Prasetio Dukung Anies Ambil Alih Pengelolaan Air DKI

Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur DKI, Anies Baswedan untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di ibu kota, yang sebelumnya dikuasai oleh dua operator swasta yakni PT Aetra dan PT Palyja.

Terlebih, Prasetio melihat pada 2013, DPRD DKI telah menyetujui dana sebesar 650 miliar rupiah yang digunakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk membeli salah satu perusahaan pengelola air minum.

“Saya sudah bilang akuisisi Palyja dan Aetra pakai dari Jakpro dulu kan sudah ada 650 miliar rupiah buat akuisisi,” kata Prasetio saat ditemui oleh wartawan di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (12/2/2019).

Prasetio menceritakan, kala itu Jakpro ditugaskan mengakuisisi saham Palyja. Tetapi hal tersebut tidak berjalan lancar, karena keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menghentikan swastanisasi air minum.

Oleh karena itu, dengan tegas Prasetio meminta agar Anies tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan terlebih perihal dana. Sebab, dia melihat kali ini Pemprov DKI harus bisa mengembalikan air untuk keperluan masyarakat.

“Kalau pun pinalti ya sudah nggak apa-apa kami bayar. Nggak usah takut banget. Toh daripada uang kita SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),” ujarnya.

Sebelumnya, Anies memastikan bahwa Pemprov DKI akan mengambil alih pengelolaan air bersih di ibu kota. Dia pun mengaku memiliki tiga opsi sebagai langkah untuk mengambil alih pengelolaan air.

Pertama membiarkan kontrak selesai hingga tahun 2023. Kedua adalah pemutusan kerja sama. Kemudian yang terakhir adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata.

“Jadi opsi yang disarankan oleh Tim Tata Kelola Air adalah pengambilalihan pengelolaan melalui tindakan perdata dan opsi itulah yang kami ikuti jalankan sesuai rekomendasi tim,” kata Anies kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Untuk prosesnya, Anies pun meminta kepada PDAM untuk menuntaskan Head of Agreement dalam satu bulan ke depan. Kendati demikian, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dengan adanya langkah ini.

“Pengambilalihan ini ada pada komponen kepemilikan. Jadi pelayanan dan lain-lain adalah kewajiban korporasi yang harus tetap ditunaikan. Siapapun pemegang sahamnya, dia harus tetap menjalankan pelayanan sesuai dengan SPM yang sudah disepakati,” ujarnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here