Putar Otak PNS DKI Saat Tarif Parkir IRTI Dinaikkan

Jakarta, PONTAS.ID – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yang setiap harinya membawa kendaraan pribadi, nampaknya harus merasa kecewa dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan.

Pasalnya, tarif parkir di Lapangan IRTI Monas per 15 Januari 2019 nanti akan dinaikkan hingga 8 kali lipat. Selama ini, pegawai yang berkantor di Balai Kota memanfaatkan parkir di IRTI Monas dengan tarif lebih murah dari tarif umum, yakni sebesar 66 ribu rupiah per bulan untuk mobil.

Namun mulai 15 Januari 2019, PNS DKI bakal dikenakan parkir umum berlangganan dengan tarif 550 ribu rupiah atau delapan kali lipat dari tarif sebelumnya. Sedangkan untuk sepeda motor, tarif parkir yang tadinya 22 ribu rupiah per bulan, menjadi 352 ribu rupiah per bulan.

Dengan adanya kebijakan baru tersebut, lantas membuat para PNS DKI putar otak. Lahan parkir di Gedung DPRD DKI pun jadi incaran. PNS DKI dan beberapa warga yang berkantor di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan, yang biasa menyimpan kendaraannya di IRTI Monas, kini lebih memilih gedung DPRD DKI karena gratis.

“Iya semakin penuh. Kan yang biasa parkir di IRTI pindah ke sini. Mungkin karena di sini gratis, dan tarif parkir IRTI katanya naik. Jadinya, tumpah ke sini. Rata-rata sih motor ini punya PNS dan pekerja disekitar sini. Tapi ada juga masyarakat umum,” kata penjaga yang enggan disebutkan namanya itu, Jumat (11/1/2019).

Dikonfirmasi mengenai fenomena itu, Gubernur Anies pun mengatakan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan larangan bagi pegawai yang berkantor di Balai Kota DKI untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir ruang bawah tanah (basement) Gedung DPRD DKI.

Anies menyebut, lokasi parkir itu dikhususkan untuk parkir kendaraan anggota DPRD DKI dan pegawai Sekretariat DPRD DKI. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengatur agar para PNS DKI tidak lagi memarkirkan kendaraan di lokasi parkir basement Gedung DPRD DKI.

“Parkir itu khusus untuk anggota Dewan dan staf yang di situ. Nanti diatur. Nanti akan saya panggil khusus (Dinas Perhubungan) untuk memastikan,” ujar Anies singkat saat ditemui oleh wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Parkiran di Gedung DPRD DKI diketahui terdiri dari empat lantai. Lantai pertama hingga ketiga dikhususkan untuk mobil. Sementara kendaraan roda dua atau sepeda motor dipusatkan di lantai paling bawah. Setidaknya, di parkiran tersebut bisa menampung hingga seribu sepeda motor.

Seorang PNS yang bekerja di Sekretariat Negara (Setneg) mengaku mendukung kebijakan baru dari Pemprov DKI tersebut. Meski kebijakan itu hanya diperuntukkan bagi PNS DKI saja, bukan PNS atau aparatur sipil negara (ASN) secara keseluruhan, namun tujuan utama kebijakan itu menurutnya patut untuk didukung.

“Tujuannya, pegawai DKI diharapkan jadi contoh masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi publik. Bisa dikatakan segala moda transportasi tujuannya ke arah sana. Transportasi bentuk apapun ada disana. Ada stasiun, halte bus, bahkan sebentar lagi MRT beroperasi,” kata PNS Setneg yang enggan disebutkan namanya itu, kepada PONTAS.id.

Kemudian selain itu, tujuan lainnya yakni mengurangi kepadatan kawasan Monas yang merupakan objek vital nasional. Lagipula, Pemprov DKI sudah menyediakan bus jemputan bagi karyawannya, sehingga mereka sebenarnya tidak perlu membawa kendaraan pribadi lagi.

Sebelumnya Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Sigit Widjatmoko mengungkapkan bahwa Pemprov DKI bakal menghilangkan subsidi parkir bagi para PNS di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan, bahwa hal tersebut memang sengaja dilakukan sebagai percontohan, agar warga dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Di tahun 2019 mendatang Pemprov DKI memang berencana melakukan pengetatan fasilitas kendaraan pribadi.

“Fokus yang pertama ini kita menggunakan lapangan parkir IRTI. Lapangan IRTI, PNS DKI kan dapat subsidi harga parkir bulanan 66 ribu rupiah. Nah besok sudah enggak ada lagi parkir bulanan untuk PNS,” kata Sigit.

Setelah adanya penghilangan subsidi parkir bagi para PNS Pemprov DKI tersebut, tambah Sigit, harga parkir per-jam pun akan dinaikkan di kawasan IRTI Monas. Dia menyatakan bahwa perintah ini sudah langsung diintruksikan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan.

“Di samping itu, harganya juga akan ditingkatkan. sehingga, Pak Gubernur ingin PNS DKI bisa menjadi contoh atau pelopor untuk masyarakat lain,” ujarnya.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan, di wilayah lain pihak Pemprov DKI akan membatasi lahan parkir dengan menetapkan zonasi. Sebab, menurutnya hal itu dapat mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan transportasi umum.

“Untuk Sudirman-Thamrin, saat ini satuan ruang parkir roda empat itu 69 ribu rupiah, sedangkan roda dua itu ada 54 ribu rupiah. Nah kita akan menerapkan zonasi-zonasi terkait pengurangan satuan ruang parkir, maupun peningkatan biaya jasa layanan parkirnya,” imbuhnya.

Namun kebijakan ini hanya akan diterapkan pada jalur-jalur yang sudah tersedia transportasi massal. Seperti sudah dilayani dengan bus TransJakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), serta Jak Lingko (pengganti OK OTrip).

Sigit melanjutkan, penerapan pengurangan satuan parkir dan peningkatan biaya parkir akan berjalan ketika Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah DKI disahkan. Dua hal tersebut sedang dikaji terlebih dahulu.

Terkait zonasi, akan terbagi menjadi zonasi ketat, rendah, longgar. Pembagian zonasi itu nantinya ditentukan dengan penetapan wilayah yang dekat dengan transportasi masal. Nantinya, semakin wilayah tersebut mengarah kota dua upaya pengetatan parkir akan dilakukan.

“Semakin ke kota, pada ruas-ruas yang sudah bagus public transport-nya, itu kita akan kendalikan, baik dari jumlah satuan ruang parkir, maupun tarif jasa layanannya,” jelas dia.

Perihal tarif parkir, Sigit menjelaskan semua masih dalam tahap pengkajian. Dia menjelaskan kisaran harga sesuai aturan saat ini adalah 5 ribu rupiah hingga 12 ribu rupiah per jam. Namun, terkait penerapan zonasi harga parkir pun dapat berubah seiring pengkajian.

“Bisa saja (50 ribu rupiah per jam), pokoknya nanti kita buat artinya ini ada bagian dari disinsentifnya. Sedangkan, insentifnya penyediaan public transport murah, terjangkau, aksesibilitasnya baik,” tukasnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here