Penyusunan RKAKL, Himawan: Prioritaskan Program Untuk Capai Keberhasilan

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto.

Jakarta, PONTAS.ID – Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto membuka secara resmi kegiatan Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (17/7) yang diadakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Himawan mengingatkan bahwa perlunya efektivitas dan produktivitas program yang nantinya akan direncanakan dalam penyusunan anggaran dan program.

“marilah kita rencanakan program kegiatan yang lebih kepada prioritas program yang outputnya menunjang tercapainya dan keberhasilannya Kementerian ATR/BPN. Jadi tidak hanya fokus pada penyerapannya saja, penyerapan memang perlu dilakukan tetapi efektivitas dan produktivitas dalam mencapai strategi harus diperlukan dan disesuaikan dengan skala prioritas tersebut” ujarnya.

Himawan juga mengingatkan bahwa dalam penyusunan anggaran saat entry data RKAKL harus diperhatikan dengan baik dan harus menghasilkan output yang benar-benar riil dan akurat sehingga jadwal penyusunan RAPBN Tahun 2019 dapat diikuti dengan tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Gabriel Triwibawa menjelaskan mengenai kegiatan ini bahwa penyusunan RKAKL tahun ini sudah memasuki fase pagu anggaran tahun terakhir dalam Renstra RPJM Tahun 2015-2019

“Kita menyusun anggaran tahun 2019 ini merupakan tahun kelima dalam RPJM 2015-2019, sehingga kita memang cukup intens dan cukup berat karena kita betul-betul memfokuskan apa yang harus dicapai di tahun kelima renstra ini” ungkapnya saat diwawancarai.

Penyusunan RKAKL ini akan berlangsung selama 3-4 hari dan diharapkan segera selesai dimana hasil penyusunan anggaran ini akan dikirimkan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikompilasi menjadi lampiran Nota Keuangan Presiden.

Lebih lanjut Gabriel Triwibawa menjelaskan bahwa penyusunan anggaran meskipun dilakukan secara rutin tetapi harus dilakukan dengan fokus demi tercapainya visi-misi dan sasaran strategis Kementerian Lembaga, yang nantinya akan terjabarkan menjadi program kegiatan prioritas mulai dari aspek makro hingga ke aspek mikro, termasuk di dalamnya Prioritas Nasional maupun Prioritas Kementerian Lembaga.

WBS Anti Korupsi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerapkan sistem WBS (Whistle Blowing System) dalam penanganan laporan mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“WBS dibentuk untuk orang-orang yang berani berontak, berani bersuara dengan melapor segala tindakan korupsi/gratifikasi melalui sistem WBS, dengan sistem ini pelapor akan aman dan terlindungi, dimana selanjutnya laporan tersebut akan ditindaklanjuti,” Ujar Ninik Maryanti, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN dalam acara Sosialisasi Evaluasi Implementasi WBS, Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (17/7).

WBS adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan, pelanggaran hukum dan etika serta misconduct lainnya yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian ATR/BPN.

Adapun tahapan laporan sistem WBS yaitu pelapor menyampaikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi kepada Tim Pengelola Laporan, dalam hal ini Tim Pengelola Laporan terbagi menjadi tiga, yaitu pertama Tim Pengelola Laporan Kementerian ATR/BPN yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN, dan Pegawai yang bertugas pada Kementerian ATR/BPN, kedua Tim Pengelola Laporan Kantor Wilayah BPN yang terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan, Pegawai yang bertugas pada Kantor Wilayah BPN dan ketiga Tim Pengelola Laporan Kantor Pertanahan BPN yang terdiri dari Pegawai yang bertugas pada Kantor Pertanahan, dimana selanjutnya masuk pada proses penerimaan laporan dan verifikasi dan rekomendasi.

Di waktu yang sama Ninik Maryanti juga mengingatkan perlu adanya pembentukan UPG (Unit Pengendali Gratifikasi) untuk pengendalian Gratifikasi di Kantor BPN Wilayah maupun Kantor Pertanahan di Seluruh Indonesia. “Anggota UPG adalah orang yang berintegritas tinggi,
Independen, objektif dan berkompeten” ujarnya.

UPG memiliki tugas untuk menerima laporan gratifikasi, konfirmasi atas laporan gratifikasi, meminta data dan informasi dari instansi terkait, koordinasi dengan KPK serta meneruskan laporan gratifikasi tersebut ke KPK.

Dengan adanya hal tersebut diharapkan seluruh pegawai Kementerian ATR/BPN bersih dari segala tindakan korupsi maupun gratifikasi.

Editor: Idul HM

Previous articleMelalui Perpres Pemerintah Akan Menata dan Kembangkan Cekungan Bandung
Next articleGolkar Sayangkan Pertemuan SBY-Prabowo Ditunda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here