Jakarta, PONTAS.ID – Kejanggalan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta berujung pada berbagai respon pejabat yang tak sinkron. Mulai dari salah input, salah pilih hingga sistem yang tidak smart (cerdas).
Pernyataan terakhir terkait polemik anggaran ini, dilontarkan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat di DPRD Jakarta, Kamis, (31/10/2019).
“Anggaran itu telah disesuaikan. Disdik terus berupaya memastikan agar anggaran efektif dan efisien dengan terus menyisir anggaran, tapi perlu waktu karena libatkan 2.100 sekolah, ini enggak mudah dan enggak cepat tapi kami tetap akan lakukan dan wujudkan transparansi itu,” kata Syaefulloh.
Syaefulloh mengatakan anggaran-anggaran yang viral tersebut merupakan anggaran komponen sementara sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan.
Dia mencontohkan anggaran lem Aibon sebesar Rp82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat yang dikatakannya adalah anggaran Bantuan Operasioanal Pendidikan (BOP) bagi satu siswa senilai Rp150 ribu yang dikalikan jumlah murid untuk 12 bulan.
“Waktu itu ditulis demikian karena terbatas oleh waktu penyusunan yang hanya tiga hari sementara komponen yang dibutuhkan sekolah belum ada,” ujar dia.
Syaefulloh mengatakan saat ini dana-dana janggal yang sementara tersebut telah tergantikan oleh kebutuhan ril dari sekolah-sekolah.
“Misalkan belanja air, alat kebersihan, alat laboratorium, belanja alat listrik, alat rumah tangga, bahan peraga, internet, makan minum, AC, CCTV dan sebagainya. Seluruh Alat Tulis Kantor yang di dalamnya kemungkinan termasuk lem itu hanya Rp22 miliar untuk Jakarta Barat ya. Sudah disesuaikan,” ucapnya.
Saat ini, tambah Syaefulloh, setelah dilakukan penyisiran anggaran yang tidak terlalu mendesak, posisi belanja langsung Dinas Pendidikan DKI sekitar Rp8,9 triliun, belanja dana hibah (bantuan sekolah swasta, PAUD) sekitar Rp5 triliun dan belanja tidak langsung sekitar Rp9 triliun.
“Total yang diajukan Rp23 triliun, terdiri dari belanja langsung, dana hibah serta belanja tidak langsung yang lebih banyak dialokasikan untuk rehabilitasi 86 sekolah. Namun pembahasan ini belum selesai sesuai arahan gubernur kami terus lakukan penyisiran,” katanya.
Transparansi Anggaran
Menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyalahkan sistem warisan penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dijalankan pada pemerintahan era sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menyatakan sistem tersebut justru untuk transparansi.
“Aku tidak mau berkomentar, sudah lupa, yang pasti karena e-budgeting semua orang tahu pengeluaran APBD DKI,” kata Basuki (Ahok) dalam pesan singkatnya pada wartawan di Jakarta kemarin.
Kendati demikian, Basuki mengatakan dirinya sudah lupa mengenai tata cara penganggaran dengan sistem e-budgeting yang dilaksanakan di era dia menjabat gubernur tersebut, terlebih beberapa waktu dirinya harus mendekam di Mako Brimob karena pasal penistaan agama.
Namun demikian, Basuki menyatakan dirinya tidak mau berkomentar soal pernyataan Anies tersebut, namun menurut Basuki sistem tersebut bisa berjalan baik, namun bergantung pada sumber daya manusia (SDM).
“Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling,” ujarnya.
“Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada,” ucapnya.
“Yang pasti karena e-budgeting itu, semua orang yang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan datanya, mulai dari pembelian pulpen, aibon, hingga UPS (uninterruptible power supply),” ucapnya.
Smart System
Hal ini dikatakan Basuki merespon Gubernur DKI Jakarta yang menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari pemerintahan sebelumnya yang menurutnya tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.
“Kalau ini adalah smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies di Balai Kota Jakarta pada Rabu lalu.
Menurut Anies, jika pengecekannya adalah dengan sistem manual, pada akhirnya akan selalu berulang ditemukan masalah serupa.
“Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” kata Anies.
Ganti Pejabat
Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyarankan pergantian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jika tidak bisa tegas mengenai anggaran.
“Awalnya kan perencanaan di SKPD, kalau saya melihat dari beberapa tempat, ini SKPD-nya itu enggak bisa tegas menganggarkan apa yang penting untuk masyarakat. Kayak masalah anggaran influencer, lalu masalah lem aibon. Kalau SKPD-nya tidak mampu, ganti orangnya,” kata Prasetio di Balai Kota Jakarta, Rabu.
Hal itu, kata Prasetio, karena anggaran 2020 ini tidak bisa main-main, terlebih dikatakan yang akan dibahas adalah anggaran usulan awal denga nilai Rp95,9 triliun.
“Dengan yang dikatakan kemarin, sebesar Rp95,9 triliun yang akan dibahas, apakah mampu anggaran itu? Pendapatannya dari mana? Sekarang aja masih defisit? Jangan semua di Jakarta ditakut-takuti, siapa ini yang usaha, kalau orang merasa nyaman dan aman, kan kita (DKI Jakarta) juga bisa mendapat PAD (pajak) yang baik,” ucap Prasetio.
Di sisi lain, Prasetio menyampaikan apresiasi pada anggota DPRD DKI Jakarta 2019-2024, terutama mereka yang baru menjabat karena beberapa kali sudah detil dalam melihat anggaran.
“Saya apresiasi anggota DPRD yang baru ini, dia detil semua dari komisi per komisi itu detail melihatnya, setiap hari sampai jam 11.00 malam, itu risikonya yang penting anggaran APBD transparan, mengutamakan prioritas Jakarta yaitu banjir, macet dan perumahan, kalau main-main, coret gitu saja udah,” ucapnya.
Terkait dana-dana yang diajukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, salah ketik atau salah input disebut menjadi persoalan dalam rancangan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) itu.
“Namanya juga manusia pas ketahuan, bisa saja dia bilang salah tulis. Kaya pulpen itu kan anggarannya besar sekali. Nah seperti itu saya tidak sependapat. Taktis aja lah, TKD (Tunjangan Kinerja Daerah)-nya ada, orang kerja kan pasti punya pulpen,” ucap Pras.
Anggaran Janggal
Dengan adanya kejanggalan yang sudah terungkap dan yang belum terungkap, Prasetio mengaku tidak masalah mendesaknya waktu pembahasan yang tersisa (tenggat waktu sampai 30 November), selama implementasinya sampai pada publik dan dapat digunakan dengan baik.
“Jadi begini, eksekutif memberi KUA-PPAS, semua ini bekerja. Kami untuk ketok palu diparipurnakan melalui mekanisme-mekanisme, ini harus benar dilalui. Dan yang kami juga harus objektif dalam menilai. Mepetnya waktu gak masalah selama terimplementasikan, yang jadi masalah siapa dulu? Di kami (legislatif) atau dia (eksekutif)?” ucap Prasetio.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti beberapa anggaran yang janggal seperti lem Aibon senilai Rp.82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp.124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp.121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan KUA-PPAS 2020 juga mengomentari anggaran janggal lainnya yakni pembangunan jalur sepeda 69 kilometer Rp73 miliar, pengadaan cat senilai Rp61 miliar, anggaran antivirus Rp12 miliar, anggaran influencer promosi pariwisata sebesar Rp5 miliar.
Penulis: Edi Prayitno
Editor: Idul HM
