ASN Kerja dari Rumah, Tjahjo: Layanan Publik Tetap Berjalan!

Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo saat Apel Pagi Virtual di Kementerian PANRB, Senin (9/5/2022)

Jakarta, PONTAS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaan WFH (work from home) bagi aparatur sipil negara (ASN) tidak mengganggu pelayanan bagi masyarakat.

Pasalnya, sengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), memungkinkan ASN bekerja fleksibel, tanpa batas ruang, dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Khususnya yang menyangkut pelayanan publik seperti pelayanan Dukcapil, SIM, dan perizinan tetap harus siap melayani masyarakat. Ketentuannya diserahkan pada masing-masing PPK,” ujarnya saat Apel Pagi Virtual di Kementerian PANRB, Senin (9/5/2022).

Itu sebabnya, implementasi SPBE semakin diperkuat dengan optimalisasi teknologi digital saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. SPBE merupakan akselerasi transformasi digital dalam mendukung birokrasi digital, guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, agile (pemanfaatan sumber daya secara maksimal) dan kolaboratif.

“Implementasi SPBE dapat dirasakan masyarakat salah satunya pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang merupakan tempat berbagai jenis pelayanan yang digabungkan dalam satu tempat,” imbuhnya.

Pelaksanaan WFH bagi ASN merupakan tindak lanjut saran dari Kapolri agar pegawai dapat berkerja dari rumah selama satu minggu setelah puncak arus balik Hari Raya Idulfitri pada 8 Mei 2022.

Hal tersebut kata dia dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan karena lonjakan pergerakan kendaraan dan kepadatan lalu lintas.

Selain untuk mendukung kelancaran arus balik mudik lebaran, menurut Tjahjo sistem bekerja dari rumah juga dapat dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri setelah kembali dari kampung halaman, mengingat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir.

“Harapannya, kebijakan WFH ini dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan kasus Covid-19,” terang Tjahjo lebih jauh.

Pada dasarnya karena masih pandemi, sistem WFH/WFO ini diatur sesuai wilayah yang termaktub dalam Inmendagri dan berdasarkan SE Menteri PANRB No. 6/2022.

“Merujuk pada SE Menteri PANRB tersebut, pembagian WFH/WFO dilakukan oleh seluruh instansi baik pusat dan daerah. Tentu kebijakan ini juga melihat kondisi setiap daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda,” bebernya.

Penulis: Fajar Virgyawan Cahya
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articlePelayanan Bagi Pemudik di Sisa Arus Mudik Lebaran Harus Tetap Optimal
Next articleHalal Bihalal dan Kenaikan Pangkat ASN Pemkot Jakpus, Begini Kata Walikota!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here