Duh! Proyek 23 Miliar di Kepri Beraroma Korupsi, Jaksa Setop Penyelidikan

Sudirmanto, warga Kabupaten Natuna yang melaporkan kasus dugaan korupsi di Dishub Kominfo Kabupaten Natuna, dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Angkutan Laut Tahun Anggaran 2013 ke Kejati Kepri, pada Sabtu (2/4/2022)

Tanjungpinang, PONTAS.ID – Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) menolak menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Kabupaten Natuna, dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Angkutan Laut Tahun Anggaran 2013.

Dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara Rp7,1 miliar dalam proyek senilai Rp23 miliar lebih ini sebelumnya dilaporkan warga Kabupaten Natuna, Sudirmanto.

Dari hasil pendalaman yang dilakukan, Kejati Kepulauan Riau, laporan Sudirmanto itu dihentikan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan dalih tidak ditemukan indikasi korupsi.

“Tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena dalam penyelidikan tidak ditemukan adanya inidikasi korupsi,” ungkap Plh. Kasi Penhum Kejati Kepri, Hadi Riyanto saat ditemui PONTAS.id di Kantor Kejati Kepri, Tanjungpinang, Selasa (5/4/2022).

Tak hanya itu, pihak Kejati juga mengaku telah menyurati pelapor untuk memberitahukan tidak adanya peristiwa yang mengarah ke indikasi korupsi berdasarkan laporan Sudirmanto, “Benar, pelapor sudah kita surati terkait laporan yang kami terima,” pungkas Hadi.

Kecewa
Permasalahan ini bermula dari kekecewaan pelapor Sudirmanto setelah menerima mendapatkan surat resmi dari pihak Kejati Kepri.

“Saya melaporkan dugaan adanya indikasi korupsi ini ke pihak Kajati kepri berdasarkan penelusuran saya berangkat dari temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) tahun 2014 yang saya miliki,” kata Sudirmanto saat menemui PONTAS.id di salah satu warung kopi di bilangan Km.9 Kota Tanjungpinang, Kepri, Sabtu (2/4/2022).

Salah satunya kata Sudrimanto, realisasi Kegiatan Pelayanan Jasa Angkutan Laut Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang saat dijabat oleh WS dan sekarang jadi Kepala Daerah.

“BPK dalam laporannya mengindikasikan kerugian negara sebesar Rp7,188 miliar lantaran Tidak Tepat Direalisasikan Pada Belanja Barang dan Jasa. Kemudian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saat itu dijabat oleh S dan saat ini menjabat sebagai Kepala Diaspora Natuna,” bebernya.

Sudirmanto menjelaskan, pada tanggal 20 September 2021 telah menyampaikan laporan dugaan tersebut langsung ke pihak Kajati Kepri yang dilakukan oleh pejabat berwewenang saat itu

“Dalam surat tersebut dibunyikan, bahwa tidak adanya indikasi Penyelewengan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna pada T.A. tersebut dan laporan saya sudah diperiksa dan tidak bisa ditingkatkan ke tingkat penyidikan,” ungkapnya kesal.

Sarat KKN
Sudirmanto juga menyebutkan, hal ini dinilai sangat ganjil, sementara laporannya itu berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK tahun 2014.

Sudirmanto, juga menyebutkan bukti penelusurannya yang mencurigai adanya kong kali kong atau sarat KKN bahwasanya pemenang tender atau lelang tidak layak ditetapkan sebagai pemenang lelang.

Sebabnya, kapal (armada) yang disediakan pihak pemenang lelang tidak bisa menunjukkan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan saat petugas meminta dokumen kapal tersebut.

“Pada saat proses lelang ada beberapa Perusahaan yang mengikuti tender dan pemenangnya perusahaan yang memiliki armada yang tidak mumpuni, sementara di antara Perusahaan yang mengikuti proses lelang tersebut, armadanya jauh lebih layak,” jelasnya.

Sudirmanto menerangkan, selain memiliki bukti LHP BPK dan bukti bahwa kapal tersebut pernah ditahan karena hal tersebut di atas, juga memiliki bukti transfer uang antara pihak PPTK dan pemenang dan menemukan ketidakcocokan antara Pagu Anggaran dengan nilai transfer secara menyeluruh.

“Jadi pertanyaan saya sisanya ke mana ini uang,” ujarnya geram.

“Saya miris melihat daerah saya (Natuna) dengan APBD yang cukup lumayan besar tapi progres pembangunan tidak mengalami kemajuan yang berarti, jadi kita masyarakat di sana perlu melakukan sesuatu, sebagai kontrol sosial atas kebijakan Pemerintah Daerah apalagi dengan adanya temuan BPK pada saat tersebut menunjukkan adanya indikasi penyelewengan,” tukasnya.

Lapor KPK
Selanjutnya Sudirmanto menjelaskan, awalnya memang ada niat dirinya untuk melaporkan dugaan tersebut ke pihak Kejari Natuna. “Tapi disebabkan beberapa faktor termasuk faktor keselamatan diri dan dugaan adanya kedekatan antara pihak Kajari Natuna, akhirnya saya urungkan,” imbuhnya.

Dengan adanya Surat dari Kajati Kepri yang terima pelapor, meski menimbulkan kekecewaan tapi pelapor menegaskan kegigihannya akan meneruskan hal tersebut ke pihak yang berwewenang lainnya.

Dia juga mempertanyakan, salah satu poin dari isi surat dari Kejati tersebut yang menyebutkan untuk mengetahui hasil lengkap laporan pengaduannya, pelapor disarankan berkoordinasi dengan Kajari Natuna.

“Ini saya nilai kurang tepat, harusnya dengan diterbitkannya surat ini pihak Kajati harus melampirkan isi surat dari Kajari Natuna sebagai bentuk dari hasil koordinasi antar lembaga itu sendiri, bukannya mengarahkan saya ke Kajari lagi bang!” katanya.

Kemudian Sudirmanto juga menegaskan akan melanjutkan kasus tersebut ke pihak Aparat Penegak Hukum lainnya sampai kasus dugaan tersebut terang benderan.

“Kalau memang laporan dugaan saya ini tidak benar adanya, jadi LHP BPK tahun tersebut mengatakan ada indikasi kerugian sekitar tujuh koma satu miliar Rupiah keberadaannya mana, kalau memang sudah ada pengembalian, harusnya pihak berwewenang menunjukkan LHP BPK pada tahun berikutnya bahwasanya pengembalian benar adanya,” pungkasnya.

Penulis: Thomson Budi
Editor: Pahala Simanjuntak

Previous articleBamsoet Apresiasi Gelaran IIMS Hybrid 2022
Next articlePercepat Respon Pengaduan, ATR/BPN Optimalkan Layanan Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here