Pasuruan, PONTAS.ID – Dalam rangka penanganan banjir tahunan di sejumlah desa di bantaran Sungai Wrati. Pihak BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas Surabaya melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengundang Forum DAS (Daerah Aliran Sungai) Wrati dan Pemerintah Desa Kedungringin guna membahas persoalan penanganan dan kewenangan Sungai Wrati. Bertempat di gedung Bendungan Tugu Kantor BBWS Brantas Surabaya, Kamis (23/4/2026).
Kepala Bidang Perencanaan BBWS Brantas Silo menjelaskan beberapa langkah strategis yang telah disiapkan. Sebagai bentuk tanggungjawab pada masyarakat khususnya yang berada di bantaran sungai wrati, pihaknya telah rumuskan strategi penanganan baik jangka pendek, menengah dan panjang.
“Penanganan jangka pendek yakni normalisasi sungai dan anak sungai, pelebaran badan sungai wrati dari 13 meter menjadi 20 meter dan pemanfaatan sungai Bangil tidak sebagai tempat penampungan debit air Sungai Wrati. Adapun anggaran biaya yang diperlukan yakni total 9 milyar dan telah kami ajukan ke pusat (Kementerian Sumber Daya Air),” ujar Silo.
Menanggapi penjelasan tersebut, Sarinah Rostief Kepala Dinas PU SDA Kabupaten Pasuruan dan Cahaya Kepala UPT PU SDA Pemprov Jatim sepakat mengatakan, bahwa kewenangan atas Sungai Wrati beserta anak sungainya menjadi domain sepenuhnya pihak BBWS. “Kami yang ada di Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan hanya bisa membantu jika diminta oleh BBWS Brantas. Artinya mari berkolaborasi memberikan pelayanan pada masyarakat terdampak luapan Sungai Wrati,” jelasnya.
Sementara itu ditempat yang sama Kepala Desa Kedungringin Rizky Wahyuni memaparkan, desanya sudah lebih dari 3 dasa warsa, telah menjadi langganan banjir pada setiap musim penghujan. Bahkan pada lima tahun belakangan kondisi banjir semakin parah dan air banjir bisa menggenang hingga berminggu-minggu dan jalan serta rumah warga berlumut.
“Sementara para pejabat daerah, Provinsi dan Pusat yang hadir untuk melihat secara langsung kondisi warga kami yang terdampak banjir, sebatas memberikan bantuan bahan makan dan obat-obatan semata tanpa ada tindakan mencari solusinya,” beber Wahyuni.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Forum DAS Wrati Henry Sulfianto, meminta agar pihak BBWS segera melakukan langkah kongkrit dengan instansi terkait. “Kami dari Forum DAS Wrati & Pemdes Kedungringin, Kedungboto dan Tambakan akan membantu tim appresial untuk sosialisasi pada para petani atau pemilik tanah yg akan terkena pelebaran sungai wrati, dari 13 menjadi 20meter tersebut,” ujar Hendry.
Keterangan yang telah disampaikan Kebid Perencanaan tadi jangan hanya sebagai angin surga yang hanya bersifat PHP semata. Kami warga akan menunggu action BBWS, baik itu jangka pendek-menengah dan panjang.Satu lagi yang perlu dipahami oleh pihak BBWS Brantas, jika sudah tidak mampu mengurusi sungai wrati. Maka segera limpahkan penanganannya pada pihak Pemprov Jatim maupun Pemkab Pasuruan,” tegasnya.
Penulis : Sumarsono/Abdullah
Editor : Fajar Virgyawan Cahya
