Respon Penilaian Kinerja dari Pengamat, Begini Kata KPK

Jakarta, PONTAS.ID – Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitasnya kepada publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pandangan pihak-pihak tertentu yang memberikan rapor kinerja pada semester 1 tahun 2021.

Agar penilaian tersebut tidak menimbulkan mispersepsi, sebagai fungsi kontrol semestinya mengacu pada data dan informasi yang valid.

“Pada pelaksanaan fungsi penindakan selama semester 1 tahun 2021, KPK telah melakukan 77 Penyelidikan, 35 Penyidikan, 53 Penuntutan, dan 35 Eksekusi. Dari 35 Sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 50 orang tersangka dengan total asset recovery-nya sebesar Rp171,23 Miliar,” kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri kepada PONTAS.id melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Senin (13/9/2021).

Ali juga menambahkan, KPK melalui kegiatan koordinasi dan supervisi bersama pemerintah daerah juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara senilai Rp 22,27 Triliun.

“KPK mengapresiasi semua pihak yang konsen terhadap isu pemberantasan korupsi dan memberikan rapor atau penilaiannya terhadap kinerja lembaga yang diberi kewenangan melaksanakan tugas tersebut,” tambah Ali.

Pada fungsi pencegahan dalam mendukung percepatan penanganan pandemi Covid-19, lanjut Ali, KPK turut aktif memberi masukan penyusunan formulasi kebijakan diantaranya pemberian bantuan sosial, Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), bantuan subsidi upah, subsidi listrik, serta Kartu Prakerja.

“KPK juga proaktif memastikan program-program di sektor kesehatan seperti klaim RS yang menangani pasien Covid-19, insentif tenaga kesehatan, serta vaksinasi pada Kementerian Kesehatan,” terang Jubir Penindakan KPK ini.

Tak hanya itu, KPK memberikan rekomendasi untuk menggabungkan 3 basis data yakni data keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada Ditjen PFM Kemensos, data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Ditjen Linmas Kemensos, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Pusdatin-Sekjen Kemensos, berhasil menghapus 52,5 juta data ganda maupun tidak aktif.

“Sehingga, bila diasumsikan penerima memperoleh bantuan per-penerima sebesar Rp 200 ribu per-bulan, atau Rp10,5 trilyun per-bulan. Maka, penyelamatan keuangan negaranya sebesar Rp126 trilyun per-tahun,” ungkap Ali.

Kata Ali, sejak awal berdiri hingga hari ini, pelaksanaan tugas-tugas di KPK dilakukan secara tim dan kami juga berupaya mengintegrasikan upaya pencegahan, pendidikan anti korupsi dan penindakan, “dengan begitu stabilitas dan kontinuitas kinerja KPK tetap dapat terjaga dalam berbagai situasi, kondisi, dan tantangannya,” kata dia.

“KPK mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan pada upaya-upaya pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi tidak hanya soal memberi efek jera bagi para pelaku, tapi juga bagaimana mengoptimalkan pemulihan dan pencegahan kerugian keuangan negara, serta penanaman nilai-nilai antikorupsi untuk investasi jangka panjang generasi penerus kita,” pungkasnya.

Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Ahmad Rahmansyah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here