Laporan FK 1 Sergai, Terkait Dugaan Penyelewengan Anggaran di Pemkab Sergai, ditindaklanjuti KPK

Sergai, PONTAS.ID- Laporan yang disampaikan oleh salah satu Lembaga pemerhati Front Komunitas Indonesia Satu (FK 1) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran di jajaran Pemerintah Kabupaten Sergai (Pemkab Sergai) beberapa waktu lalu, ditanggapi oleh Pimpinan KPK RI dengan mengirimkan surat balasan.

Demikian dikatakan oleh Ketua FK 1 Sergai, Muhammad Nur Bawean yang akrab disapa Nur Bawean dirumahnya di Dusun 1 Desa Cempedak Lobang (Belidahan) Kecamatan Seirampah, Rabu (11/1/2023) petang.

“Laporan yang kami kirim beberapa waktu lalu, sudah dibalas oleh KPK RI melalui suratnya tertanggal 5 Januari 2023, dengan kop surat berlambang Garuda Emas menyampaikan apresiasi atas peran aktif FK1 Sergai, dalam melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan selanjutnya akan ditindak lanjuti,” jelas Nur Bawean

Selain itu, lanjut Nur Bawean, berdasarkan bukti – bukti yang disertakan infonya dapat dijadikan verifikasi awal. Untuk itu, kami diminta secepatnya memberikan atau mengirimkan legal standing organisasi kami dan copy KTP ke sekretariat KPK RI di jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta.

“Dan soal ini sudah kami kirimkan, apalagi organisasi kami ini jelas dan diakui, tentunya punya legal standing,” jelasnya lagi

Terkait pertanyaan awak media ini, dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Sergai mana saja yang dilaporkan?

Dengan tegas Nur Bawean mengatakan, dugaan penyelewengan anggaran atau dugaan korupsi ini meliputi seluruh perangkat OPD (dinas) mulai Tahun Anggaran 2019 – 2021.

Tetapi tentunya yang menjadi skala prioritas kami, mungkin ada 7 (tujuh) OPD atau Dinas dan bisa juga lebih dan sudah kami sampaikan. OPD atau dinas itu pasti yang mempergunakan serapan anggaran yang paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibandingkan OPD lain.

Selain laporan kami juga menyertakan bukti – bukti yang kami dapat selama hampir setahun ini, dan kalau OPDnya tidak usah kami sebutkan dan silahkan terka sendiri.

“Laporan kami bukan rekayasa, tetapi semua berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI),” jelas Nur Bawean yang dikenal tidak suka bicara banyak ini.

Nur Bawean juga menjelaskan, kalau dirinya dan tim tidak ada bermaksud apa-apa melaporkan dugaan penyelewengan ini ke KPK RI. Selain bertujuan, agar pemerintah mewujudkan pemerintah yang bersih dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Tanah Bertuah Negeri Beradat ini.

“Kita ingin adanya seorang pemimpin yang punya niat sungguh-sungguh membangun daerah ini, dan mampu bersaing dengan daerah lainnya tapi dengan konsep bersih dari korupsi dan bukan karena ambisi dan mencari kekayaan dengan mengorbankan rakyat,” tandas Nur Bawean.

Penulis: Andy Ebiet

Editor: Yos Casa Nova F

Previous articleBupati Saidi Resmikan Jalan dan Saksikan Sertijab Pambakal
Next articleDPR Minta Pemerintah Atur Perderaan Vape Liquid

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here