KPK Percepat Serah Terima Aset PSU

Jakarta, PONTAS.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan terkait upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di kota Medan.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding yang diwakili oleh Satgas pada Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1. Dalam kegiatan tersebut, KPK turut mengundang Walikota Medan, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumut dan Kota Medan, BPN Perwakilan Sumut, Kejari Kota Medan dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 35 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 sebagai aturan teknis pelaksanaan atas Permendagri No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan Dan Permukiman di daerah, telah dilakukan inventarisasi aset PSU yang belum diserahterimakan kepada Pemkot Medan.

“Tercatat dari 106 perumahan yang berdiri di seluruh Kota Medan, Pemkot Medan baru berhasil menyelesaikan serah terima atas 8 (delapan) perumahan sepanjang 2020-2021. Empat PSU perumahan dilakukan penyerahan pada 2020, dan empat perumahan lainnya pada 2021. PSU dari kedelapan perumahan tersebut seluas total 1.408 meter persegi dengan nilai perkiraan aset mencapai sekitar Rp142 Miliar,” papar Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding melalui perpesanan WhatsApp yang diterima PONTAS.id, Senin (19/9/2022)

Selain itu, kata Ipi, di tahun ini juga telah diverifikasi PSU dari enam perumahan lainnya yang saat ini sedang dalam proses pengukuran ulang. Aset tersebut seluas total 11.888 meter persegi dengan perkiraan nilai sekitar Rp39 Miliar.

KPK terus mendorong percepatan penyerahan aset PSU di banyak daerah. Sesuai mandat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 47 ayat (4) disebutkan “bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” terangnya.

Ipi juga menjelaskan, manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan di 542 pemda baik provinsi, maupun kabupaten/kota

“KPK mendorong perbaikan tata kelola dan penyelamatan aset daerah sebagai kekayaan negara untuk menghindari terjadinya potensi kerugian negara karena aset yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah,” imbuhnya.

Menutup kegiatan, Ipi berharap melalui pertemuan yang difasilitasi oleh KPK ini tercapai kesepakatan untuk mempercepat proses serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) yang hingga kini masih menghadapi beberapa kendala.

Penulis : Fajar Adi Saputra

Editor: Yos Casa Nova F

Previous articleSaidi Tambah Modal ke BPR dan Bank Kalsel
Next article24 Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia di Bandung

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here