APBD 2021, DPRD DKI dan Pemprov Sepakat 84,19 Triliun

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Prasetio Edi Marsudi

Jakarta, PONTAS.ID – Besaran pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disepakati sebesar Rp.84,19 triliun. Angka ini disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 telah diperhitungkan senilai Rp84,19 triliun, apakah bisa disetujui,” ujar Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, dikutip PONTAS.id dari laman resmi DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Sebelumnya, Komisi A dalam salah satu catatan rekomendasinya mendorong Pemprov agar dukungan pendanaan secara berkelanjutan bagi gugus tugas penanganan Covid-19 di tingkat RT dan RW dapat dieksekusi dengan baik.

“Karena pada waktu kemarin, kami menyisihkan Rp.8,3 miliar untuk mempekuat kegiatan-kegiatan gugus tugas RT RW,” kata Ketua Komisi A, Mujiyono.

Sementara Komisi B meminta agar Pemprov DKI memprioritaskan pengunaan APBD 2021 untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melalui retribusi daerah dan yang dapat menggulirkan dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Khususnya untuk sektor UMKM dan Koperasi,” papar Ketua Komisi B, Abdul Aziz.

Selanjutnya, Komisi C dalam salah satu poin catatan mendorong Pemprov DKI agar terus berupaya keras merealisasikan target penerimaan daerah di sepanjang 2021, yakni sebesar Rp.72,18 triliun.

“Komisi C merekomendasikan dalam hal ini Kepala Bapenda dan Kepala BPKD untuk sungguh-sungguh menjalankan rencana strategi dan kebijakan pendapatan daerah sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur,” tutur Wakil Ketua Komisi C, Rasyidi HY.

Kemudian, Komisi D dalam salah satu poin akan segera melakukan sejumlah pendalaman secara khusus terhadap program-program strategis daerah. Salah satunya, adalah program pengendalian banjir yang akan dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air (SDA) di 2021.

“Dalam rangka menanggulangi banjir rob, Komisi D akan mengagendakan secara khusus membahas pembangunan tanggul pantai yang juga akan diajukan multiyears,” jelas Ketua Komisi D, Ida Mahmudah.

Terakhir, Komisi E dalam catatan menyetujui penambahan pagu anggaran belanja sebesar Rp.37,9 miliar untuk 4 kegiatan yang diusulkan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Sasarannya, mendorong standar kelayakan minimum kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, yaitu penurunan waktu tunggu dan peningkatan pelayanan tenaga kesehatan, mendorong peningkatan kompetensi keilmuan dan keramahan oleh tenaga medis dan non medis.

“Serta mendorong tenaga administrasi dalam sistem teknologi data dan informasi sehingga tidak diperlukan anggaran berulang di tahun berikutnya,” kata Sekretaris Komisi E, Jhonny Simanjuntak.

Sebagai informasi kesepakatan APBD 2021 ini dicapai setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD menyepakati sejumlah pagu. Seperti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp.72,18 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp51,89 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp.16,87 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp3,42 triliun.

Kemudian, pagu belanja daerah yang ditetapkan sebesar Rp.72,96 triliun dengan rincian belanja operasi Rp.57,45 triliun, belanja modal Rp.9,99 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp.5,04 triliun serta belanja transfer Rp.498 miliar lebih.

Berikutnya, untuk postur penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp.12,09 triliun yang didapat dari Sisa Lebih Penghitungan APBD (SiLPA) 2020 Rp.2,02 triliun dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp.9,98 triliun.

Selanjutnya, untuk postur pengeluaran pembiayaan diproyeksikan Rp.11,22 triliun dengan rincian Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp.10,99 triliun dan pembayaran cicilan utang jatuh tempo Rp.33,65 miliar, dan pemberian pinjaman daerah Rp.200 miliar.

Penulis: Yoga Pangestu
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here