Bandung, PONTAS.ID – Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat harus melibatkan masyarakat. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono usai dilantik menjadi Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Bukan hanya legislatif dan eksekutif, tetapi rakyat Jawa Barat juga harus dilibatkan. Agar seluruh program di Jawa Barat diketahui oleh rakyat,” kata Ono Surono usai Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Rabu (9/10/2024).
Disinggung soal kinerja anggota dewan, pria akrab disapa Ono ini menyebutkan, hal itu dikembalikan kepada demokrasi elektoral yang memang harusnya diubah, lantaran cenderung banyak mengeluarkan biaya. “Sehingga mau tidak mau ini akan berpengaruh kepada kinerja siapapun anggotanya baik DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten kota,” jelasnya.
DPRD kata dia akan mendorong agar banyak kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk membangun persepsi bahwasanya anggota sering turun tak hanya saat kampanye.
“Bukan hanya mau turun pada saat pemilihan, pada saat mau pemilihan tentu akan tidak dipercaya rakyat dan oknum rakyat yang pragmatis akan memanfaatkan situasi seperti itu. Sehingga kedepan mudah-mudahan kami dorong anggota legislatif ini agar mau terjun langsung sesuai dengan tugas fungsinya,” katanya.
Terkait soal fungsi kedewanan antara DPR RI dan DPRD Provinsi, Ono mengatakan tidak ada yang berbeda secara fungsi anggota legislatif, selain cakupan wilayah.
“Persoalannya juga tidak jauh berbeda antara masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup dan infrastruktur. Tidak terkecuali sembilan daerah yang menjadi CDPOB yang memerlukan perhatian dan prioritas dalam perkembangannya. Indeks pembangunannya manusianya masih sangat rendah, pengembangannya harus terukur dan melalui perencanaan yang matang,” paparnya.
Ono juga menyoroti angka pengangguran yang masih cukup tinggi, lalu penurunan APBD yang mencapai enam triliun. “Perlu menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang sudah bertugas bagaimana mengurus dan mengelola persoalannya dengan baik. Paling tidak, Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat itulah yang perlu kita dorong,” pungkas Ono.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Rahmat Mauliady
