Terlalu Besar, DPRD DKI Kritik Silpa APBD 2017

Jakarta, PONTAS.ID – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengkritisi besarnya angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa), dalam laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam rapat tindak lanjut pembahasan komisi-komisi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, yang digelar di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi bahkan menolak menandatangani laporan tersebut.

Dia mengaku ingin mendapat penjelasan terlebih dulu dari Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI, serta dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI, terkait angka sebesar Rp13,1 triliun yang merupakan sisa APBD DKI 2017. Menurut Prasetio, angka silpa itu melonjak dari tahun lalu yang hanya Rp7 triliun.

“Ini enggak akan saya tandatangani. Tolong itu dibereskan karena penyerapannya seperti ini. Kok silpa dibesar-besarkan, permintaan digede-gedein? Kalau sampai saya ketok Rp13,1 triliun gimana? Tolong panggil Pak Gubernur, panggil SKPD,” kata Prasetio dalam rapat di Gedung DPRD DKI tersebut, Senin (16/7/2018).

Senada dengan Prasetyo, Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Bestari Barus pun juga mengatakan, angka silpa yang sangat tinggi tersebut akan berdampak pada melemahnya ekonomi, serta daya beli masyarakat. Bahkan menurutnya, angka itu menunjukkan adanya kegagalan penyerapan anggaran Pemprov DKI.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI, Rikardo pun juga menilai bahwa tingginya angka Silpa itu tidak bisa dibanggakan. “Memang sebesar apa pun Silpa, itu bukan pelanggaran APBD. Akan tetapi pembangunan dan program yang sudah direncanakan, harusnya dilaksanakan,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengungkapkan bahwa sisa anggaran dalam APBD DKI 2017 itu didapat dari pendapatan yang melampaui target. Menurut dia, penyerapan anggaran sebenarnya lebih baik dari 2016. Sisa anggaran tahun ini, katanya sebenarnya hanya Rp6,6 triliun.

“Itu terdiri atas dana transfer dari pusat sebagai dana bagi hasil di akhir tahun. Memang nyatanya itu. Ada Rp4,29 triliun dan ada pelampauan target Rp 2,2 triliun dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah. Silpa murni itu Rp 6,6 triliun. Jadi lebih baik dari tahun lalu yang katanya Rp 7 triliun,” kata Saefullah ditempat yang sama.

Namun demikian, Saefullah akan memberikan penjelasan detail ke komisi-komisi DPRD. “Ada beberapa masukan positif dari DPRD. Kalau kepala dinas berkinerja tidak baik, salah buat angaran, ada sekolah yang tidak jadi dieksekusi, ada beberapa puskesmas yang dikembalikan dananya,” tukas dia.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here