Bongkar Korupsi Dana BOS dan BOP di SMKN 53, Jaksa Bidik Swasta

Ilustrasi pelaku kejahatan

Jakarta, PONTAS.ID – Aroma keterlibatan swasta dalam kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di SMK Negeri 53 Jakarta Barat kian menguat.

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang menangani kasus ini membuka peluang penetapan tersangka dalam kasus yang terjadi pada tahun 2018 lalu.

Sebelumnya, mantan Kepala Sekolah SMKM 53 dan satu staf Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Kemungkinan ada tersangka baru dari pihak swasta,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Meski Dwi tidak merinci siapa dan apa peran pihak swasta dalam kasus korupsi dana BOS dan BOP ini, namum penyidik kata dia telah melakukan gelar perkara bersama auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

“Kami masih menunggu hasil audit pihak BPK untuk mencari tahu aliran dana dan potensi kerugian negara,” kata dia.

Harus Diawasi
Sebelumnya, saat kasus ini merebak ke permukaan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mempersilahkan pemeriksaan terhadap pejabat terkait kasus dugaan korupsi dana BOP maupun BOS.

“Dalam pelaksanaannya ada SOP, standar, mekanisme, aturan, kalau nanti dirasa ada yang kurang silahkan dicek, diperiksa, tidak ada masalah,” kata Riza pertengahan Mei lalu.

Riza mengatakan, setiap warga termasuk pejabat, punya hak yang sama sehingga tidak ada masalah ketika mereka harus diperiksa secara hukum.

“Kami tidak ada masalah untuk setiap pejabat dicek, diperiksa, diawasi, dipantau. Kita saling mengisi satu sama lain, eksekutif bekerja membangun,” ujarnya.

Pada prinsipnya kata Riza, semua proses pembangunan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan prosesnya dilalui secara baik. “Kalau itu sudah dilaksanakan harusnya tidak ada masalah,” ujarnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini kejaksaan telah menetapkan dua tersangka yakni W selaku mantan Kepala SMKĀ Negeri 53 Jakarta dan MF selaku mantan Staf Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.

Keduanya diduga melakukan pemalsuan surat pertanggungjawaban fiktif sehingga sekolah tetap menerima dana BOS dan BOP.

Dana tersebut pun disalurkan ke setiap guru dan staf sekolah dengan alasan pembagian uang intensif.

Bahkan, uang hasil tindak rasuah itu sempat dipakai kedua tersangka untuk membeli sebuah vila.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau denda paling banyak Rp.1 miliar.

Penulis: Ahmad Rahmansyah
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here