Ada Dugaan Pungli, Walikota dan Bupati Baru Evaluasi Camat-Lurah

Ilustrasi pungli. (ist)

Jakarta, PONTAS.ID – Lima walikota dan satu bupati yang baru dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada beberapa waktu yang lalu, saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja camat dan lurah yang ada di wilayah mereka masing-masing.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah, dalam menanggapi isu adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum camat dan lurah, terhadap warganya yang hendak mengurus surat-surat.

“Pak Gubernur sudah perintahkan kepada para walikota yang baru. Dikasih waktu satu bulan untuk melakukan evaluasi kinerja para lurah dan camat,” kata Saefullah saat ditemui oleh wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2018).

Terkait dugaan pungli oleh lurah yang sempat disinggung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Saefullah meminta agar semua pihak segera melayangkan aduan jika menyaksikan atau mengalami tindakan tersebut.

“Kalau ada gratifikasi terkait pelayanan di kelurahan, termasuk PTSP-nya, diinfokan saja. Kita berterima kasih sepanjang infonya akurat. Kalau ada ditangkap saja. Kalau bisa di foto, kapan dia terimanya. Kan sekarang canggih,” ujarnya.

Menurut Saefullah, pada saat ini pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sudah menyusun mekanisme evaluasi yang didasarkan pada key performance index (KPI). Bila ada yang kinerjanya buruk, lurah dan camat tersebut akan dicatat dan dievaluasi.

Para oknum nakal yang terbukti melanggar, tegas dia, pasti akan segera dimutasi, didemosi, atau dirotasi. Dari internal Pemprov DKI sendiri, Saefullah menyebut para petugas di inspektorat juga sedang bergerak memonitor kinerja para lurah.

“Inspektur yang baru ini kita kasih tugas untuk mencermati itu semua. Ke depan kita juga akan ada terobosan-terobosan. Nanti deh kira-kira satu bulan lagi kita akan ada terobosan gimana kalau pelanggaran dilakukan di Pemprov DKI,” ucap dia.

Saefullah lantas berpedan kepada para camat dan lurah, supaya tetap sigap dalam melayani kebutuhan warga. Pasalnya menurut dia, itulah salah satu alasan mengapa lurah dan camat diberikan fasilitas khusus berupa rumah dinas.

“Dia harus 24 jam ada di wilayahnya. Kalau ada kejadian-kejadian di wilayah seperti musibah kebakaran, ada warga yang perlu pertolongan cepat, itulah kenapa lurah dan camat ada rumah dinasnya, supaya 24 jam bisa siaga,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku mendapatkan laporan dari warga tentang adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum lurah. Praktik pungli tersebut terjadi ketika warga hendak mengurus surat pengantar di kelurahan.

Kata dia, warga yang melapor bahkan sudah mengeluarkan uang. Jumlahnya beragam mulai dari Rp50 juta sampai Rp100 juta. Prasetio lantas berjanji tidak akan tinggal diam dengan adanya laporan itu, dan akan melakukan tangkap tangan terhadap oknum tersebut.

“Saya akan ke lapangan untuk OTT mereka. Bagaimana investasi di Jakarta ini berjalan baik kalau semua dihambat? Ya mandek lagi. Ada beberapa lurah juga sudah mulai kayak bos-bos. Semua datang ke kantor siang,” kata Prasetio, Senin (16/7/2018).

Editor: Risman Septian

Previous articleLuhut: Teknologi Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Next articleBulog Divisi Regional Yogyakarta Mulai Pasarkan Beras Saset

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here