Disnakertrans DKI: Pergub UMP Diteken Besok, Pengumuman 1 November

Jakarta, PONTAS.ID – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengungkapkan bahwa Gubernur DKI, Anies Baswedan akan menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2019 pada Jumat (26/10/2018) besok.

Akan tetapi, untuk pengumuman kepada warga masyarakat, baru akan dilakukan pada tanggal 1 November 2018 yang akan datang. Andri lantas menjelaskan, bahwa hal tersebut dikarenakan pengumuman UMP di seluruh provinsi yang ada di Indonesia harus dilakukan secara serentak di tanggal tersebut.

“Jumat penandatangan Pergubnya. Tapi diumumkan secara serentak dengan 34 provinsi per 1 November 2018,” kata Andri saat ditemui oleh wartawan di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (25/10/2018).

Namun diketahui, Anies akan menlaksanakan kunjungan kerja keluar negeri mulai dari Sabtu (27/10/2018) dan kembali pada Hari Kamis (1/11/2018). Sehingga, pengumuman masih belum diketahui akan diumumkan oleh Anies, atau Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah selaku Pelaksana Harian (Plh) selama Anies pergi.

“Sudah ada keputusannya, biar Pak Gubernur yang umumkan, kan 1 November diumumkan serentak. Tapi ya kalau seumpamanya Pak Anies pergi berhalangan, ya Plh-nya kan,” ujarnya.

Lebih lanjut Andri mengungkapkan, bahwa UMP 2019 dihitung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika tidak sesuai dengan usulan para pekerja, maka Pemprov DKI dapat memberi subsidi kemudahan dalam kesehariannya.

Untuk besaran angka, Andri sendiri belum mau menyebutkan sebab dirinya masih perlu bertemu dengan beberapa pihak terhadap kenaikan UMP 2019. Namun sebelumnya telah diusulkan tiga angka kenaikan UMP oleh Dewan Pengupahan.

“Belum, kami kemarin baru mengeluarkan angka versi pemerintah, versi pengusaha, versi serikat pekerja nanti angka itu lah difluktuasikan dan ketemu satu angka, akan diumumkan oleh Gubernur,” tutur dia.

Dari perhitungan, menurut Andri akan ada selisih antara kenaikan UMP yang ditetapkan pemerintah sejumlah 8,03 persen, dengan UMP yang diusulkan serikat pekerja. Kenaikan UMP versi pemerintah sendiri berdasarkan rumusan nilai UMP tahun berjalan dikali nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan rumus tersebut didapat angka kenaikan 8,03 persen.

“Nah dia (serikat pekerja) mengusulkan 8,03 bukan berasal dari UMP 2018, tapi dikalikannya pakai KHL. Jadi sekitar Rp 4,3 Juta. Terus dikali lagi 36 persen untuk BBM. Jadi semuanya Rp 4,37 sekian,” imbuhnya.

Seperti diketahui ada tiga usulan untuk nilai UMP 2019, yakni dari pemerintah sebesar Rp 3.940.973,06, usulan pengusaha Rp 3.830.436, dan usulan dari buruh Rp 4.373.820.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here