Jakarta, PONTAS.ID – Khofifah Indar Parawansa dalam waktu dekat siap menyurati Presiden Jokowi untuk mengutarakan niatnya maju Pilgub Jatim 2018 dan menanggalkan pos Menteri Sosial (Mensos).
Mendengar isu posisi Mensos akan lowong. PDIP sebagai parpol pengusung pemerintah siap mengajukan kadernya untuk menggantikan Khofifah.
“PDIP punya kader yang cukup dan siap menjalankan tugas apabila ditugaskan presiden,” ujar Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di gedung DPR, Senin (27/11/2017).
Meski demikian, Andreas mengatakan soal posisi menteri sepenuhnya menjadi hak Jokowi. PDIP, ditegaskan Andreas, akan menghormati apa pun keputusan yang diambil Jokowi.
Andreas mengatakan partainya punya harapan terkait sosok Menteri Sosial yang baru. Andreas memuji apa yang selama ini telah dikerjakan Khofifah.
“Kita berharap Mensos itu adalah orang yang punya human dan sosial yang kuat dan juga perlu mempunyai mobilitas yang tinggi. Saya kira selama ini Bu Khofifah sudah menjalankan tugas yang baik,” ungkap Andreas.
Dilanjutkannya, jika Khofifah memang mengirim surat mundur ke Jokowi, langkah itu dinilai tepat. Khofifah, disarankan Andreas, fokus pada tujuannya menjadi Jawa Timur-1 bersama Emil Dardak.
“Saya kira pilihan Bu Khofifah itu sudah betul, beliau mundur dari jabatan sehingga dengan demikian tidak mengganggu konsentrasi beliau sebagai cagub dan Mensos,” ucap dia.
Khofifah akan mengirimkan surat itu hari ini, Senin (27/11). “Saya akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden,” kata Khofifah kepada wartawan di halaman Institut KH Abdul Chalim, Pacet, Mojokerto, Minggu (26/11) malam.
Surat ini bisa jadi merupakan pengunduran diri Khofifah dari jabatan menteri. Namun Jokowi belum mau menjawab soal pengganti Khofifah sebagai Menteri Sosial.
“Saya belum bisa jawab sebelum beliau ke saya menyampaikan surat resmi kepada saya,” kata Jokowi.
Khofifah akan berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim. Mereka telah mengantongi tiket dari Partai Demokrat dan Golkar, yang memiliki total 24 kursi di DPRD Jawa Timur.
