Jakarta, PONTAS.ID – Proyek Peningkatan Dermaga Pelabuhan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta kembali menuai sorotan. Pasalnya, kerusakan rumah warga terdampak proyek belum mendapat respon dari Dinas Perhubungan.
Tak hanya Dinas Perhubungan, pengawas proyek juga belum merespon permasalahan yang dialami warga, “Kami belum didatangi pengawas proyek sampai sekarang,” kata warga saat dihubungi, Senin (2/1/2023).
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Bidang Pelayaran dan Penerbangan, Leo Amstrong Manalu, maupun Kepala Seksi Kepelabuhan, Erna Yuni Kastuti, belum memberikan tanggapan.
“Tidak ada di tempat, sedang keluar,” kata petugas keamanan Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Suyadi saat menerima kedatangan PONTAS.id kedua kalinya, Jumat (30/12/2023).
Demikian halnya, pengawas proyek juga tak kunjung memberikan respon. Komunikasi melalui telepon kantor mendapatkan umpan balik nada sibuk, sementara melalui aplikasi perpesanan WhatsApp juga belum mendapat respon.
Sebelumnya, sebanyak 26 warga Muara Angke, Kelurahan Pluit, Penjaringan Jakarta Utara mendatangi Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan mereka untuk meminta ganti rugi kerusakan terhadap rumah terdampak proyek Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Proyek “Peningkatan Dermaga Pelabuhan Muara Angke” ini berdasarkan laman lpse.jakarta.go.id itu dikerjakan oleh PT. PP Urban dengan nilai kontrak sebesar Rp.57,9 miliar lebih. Sementara, pengawasan proyek dikerjakan PT. Buana Rekayasa Adhigana dengan nilai kontrak Rp.1,2 miliar lebih.
“Kita sudah laporkan dari tiga bulan lalu, tapi hanya janji. Tidak ada jawaban pasti, apa rumah kami diperbaiki atau digantirugi,” kata salah seorang ibu bernama Junh, saat pertemuan dengan warga di Muara Angke, Kamis (10/11/2022).
Junh mengaku telah melaporkan kerusakan rumahnya kepada pengurus Rukun Warga setempat, “Sama saja! Sampai sekarang gak ada direspon,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Suriyanti yang kamar mandinya rusak karena pondasi turun serta dinding ruang tamu yang retak selebar 3 Cm, meminta perhatian Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono untuk memperbaiki rumah mereka.
“Sejak proyek mulai, pondasi kamar mandi saya turun 25 Cm dan dindingnya rubuh,” kata Suriyanti.
Tak hanya kerusakan pada rumah, Suriyanti juga mengaku terganggu karena pelaksanaan proyek itu sebagian besar dilakukan malam hari.
“Malam-malam kita sudah mau istirahat malah tidak bisa tidur. Belum lagi kalau alat beratnya melintas juga mengganggu karena menimbulkan getaran,” katanya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Rahmat Mauliady
