Jakarta, PONTAS.ID – Pemerintah harus memberikan pemahaman mengenai aturan hukum terkait judi online kepada masyarakat yang kemudian diteruskan ke sesama warga. Salah satunya dengan menginisiasi edukasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat menjadi narasumber Talkshow Om Jak Menjawab, dalam acara pameran kinerja Kejaksaan RI dengan tema “Modern Humanity Educative dan Accessibility” di Terowongan Kendal Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/9/2023).
“Pemprov DKI Jakarta juga aktif melakukan kampanye anti-korupsi dan anti-judi online melalui berbagai media, termasuk media sosial, guna menyebarluaskan kesadaran akan dampak negatif kegiatan ilegal tersebut,” kata Heru.
Kerja sama dengan Kejaksaan lanjut Heru juga mencakup upaya sosialisasi kepada ASN tentang penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan.
“Sekarang ini, judi online terkamuflase dengan permainan online yang sangat singkat dengan janji menggiurkan, mendapatkan keuntungan yang tinggi. Hal ini tidak disadari oleh para pelajar dan tidak diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.
Gandeng Kejaksaan
Heru menambahkan, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Kejaksaan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah. “Pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta,” terang Heru.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya.
“Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, memberikan perlindungan warga dari berbagai hal termasuk judi online adalah kewajiban negara.
“Oleh karena itu, kehadiran negara akan terus dilakukan dalam memberikan ketertiban dan keteraturan bagi kehidupan masyarakat untuk seluruh aspek kehidupan,” kata Harli.
“Kejaksaan sebagai bagian unsur negara tentu hadir bersama masyarakat untuk memberikan edukasi yang baik terhadap pemahaman hukum. Kami akan hadir terus melalui penerangan pusat hukum bersama-sama dengan warga masyarakat di mana pun berada,” tegasnya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Fajar Virgyawan Cahya
