Kongkalikong Proyek Bandara, 2 Bos Kontraktor Masuk Bui

Jakarta, PONTAS.ID – Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menetapkan Direktur II PT. MAI berinisial AH (45) dan Direktur PT. HC bernisial DCN (38) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Runway, Taxiway dan Apron di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre, Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan TA 2016.

“Jaksa telah menemukan bukti awal atas terjadinya dugaan kasus korupsi Runway, Taxiway dan Apron di UPBU Lasondre yang berasal dari anggaran APBN Kementerian Perhubungan RI,” kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri dalam keterangannya kepada PONTAS.id, Selasa (8/10/2019).

Kasus yang menjerat kedua tersangka tersebut bermula ketika tahun 2016 UPBU Lasondre mengadakan kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN (Pavement Classification Number) Runway, Taxiway, Apron dengan AC-Hotmix termasuk marking volume 45.608 Meter persegi dengan pagu anggaran sebesar Rp.27 miliar.

Setelah melalui tahapan proses pelelangan, Pokja ULP menetapkan pemenang lelang yaitu PT. MAI dengan AH selaku Direktur II. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak pada tanggal 09 Februari 2016 oleh PPK dengan nilai kontrak disetujui senilai Rp.26,9 miliar lebih yang pengawasan pekerjaan dilakukan oleh konsultan PT. HC dengan direktur DCN.

Kemudian dilakukan pembayaran hingga termin ke-4 mencapai 80 persen atau senilai Rp.19,8 miliar lebih. “Ternyata kelengkapan dokumen setiap termin tidak dilengkapi pada waktu pengajuan pencairan dana termyn I sampai termyn IV. Sedangkan hasil pekerjaan ternyata hanya mencapai 43,8 persen,” imbuh Mukri.

Kejanggalan tersebut akhirnya berhasil ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli Teknik Sipil yang menyatakan volume pekerjaan hanya 20 persen dan tidak sesuai dengan yang dilaporkan PT. HC.

Menindaklanjuti hasil cek fisik itu, Jaksa Penyidik meminta dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor dari Kantor Akuntan Publik Pupung Heru terhadap proyek ini. Hasilnya, ditemukan kerugian negara senilai Rp.14,7 miliar.

Jaksa penyidik menjerat para tersangka dengan pasal 2, pasal 3 jo. pasal 18 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Setelah diperiksa sebagai tersangka, kedua nya pada hari ini, Selasa (8/10/2019) langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan,” pungkasnya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here