Jakarta, PONTAS.ID – Warga Rumah Susun Marunda (Rusun Marunda), kecamatan Cilincing, Jakarta Utara akhirnya berbalik mendukung kebijakan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Marunda di bawah kepemimpinan Capt. Isa Amsyari, pada Kamis (21/4/2022) malam.
Sebagai wujud dukungan, warga membuat empat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 20 orang perwakilan yang isinya:
- Warga Rusunawa Marunda mendukung kinerja KSOP Kelas IV Marunda dalam penataan Pelabuhan dan penanganan debu batu bara;
- Kami akan membuat surat kepada Menteri Perhubungan dan Presiden RI untuk mencabut tuntutannya dan mengembalikan nama baik KSOP Kelas IV Marunda;
- Mulai saat ini, kami tidak akan lagi melakukan demo dengan tuntutan apapun seperti sebelumnya; dan
- Kami bersedia menerima CSR Pelabuhan Marunda dan menyalurkannya secara adil kepada seluruh warga Rusunawa Marunda di bawah pengawasan KSOP Kelas IV Marunda.
Tujuan Jahat
Dalam pertemuan antara Kepala KSOP Marunda dengan perwakilan warga, terungkap, berbagai aksi belakangan ini yang dialamatkan ke Kantor KSOP Marunda hanya merupakan ulah segelintir oknum yang bermaksud jahat tanpa memerdulikan kepentingan warga Rusun Marunda.
“Aksi unjuk rasa yang kita lakukan Senin 28 Maret kemarin awalnya hanya menuntut pencemaran debu batu bara saja. Bukan untuk mencopot KSOP Marunda atau menuntut PT Karya Cipta Nusantara (KCN) ditutup,” kata salah seorang warga Rusun Marunda kepada PONTAS.id usai pertemuan.
Sementara itu, Diding Haerudin, yang juga warga Rusun Marunda mengisahkan, awal mula terbentuknya Person In Charge memang berawal dari warga yang mengeluhkan dampak debu batu bara.
“PIC ini inisiatif dari Lurah Marunda untuk menangani dampak dari debu batu bara. Namun saat ini PiC terkesan menggiring opini warga untuk mencopot regulator yang ada di pelabuhan Marunda. Sehingga banyak warga yang sadar bahwa berdirinya PiC tidak sesuai dengan tujuan awal,” terangnya.
“Saya sudah menduga PIC ini bakal memecah belah warga,” imbuhnya.
Diding juga mengungkapkan dirinya berulang kali diajak rapat gelap (sembunyi-sembunyi) oleh pengurus PIC berinisial DS alias Didi. “Dalam forum rapat itu ya saya diam saja, karena menurut saya ini sudah tidak benar. Karena fokus warga itu adalah debu batu bara, tetapi mengapa malah merambat ke pencopotan KSOP Marunda,” tanyanya.
Karena niatannya sudah jauh berbeda, lanjut Diding, ia dan beberapa anggota yang lain mengundurkan diri dari PIC.
Dan seiring berjalannya waktu akhirnya PIC membentuk forum baru yaitu F-MRM. “Setelah PIC barulah terbentuk FMRM yang mengisi pun bukan warga tetapi oknum PIC, makanya saat demo kemarin mereka menuntut KSOP dicopot,” katanya.
Tanpa Uji Lab
Samsul yang juga putra asli Marunda, juga mengungkapkan, informasi korban yang terdampak debu batu bara belum dapat dipastikan kebenarannya, karena belum ada hasil medis dari pihak yang berwenang dalam bidang kesehatan.
“Seperti anak yang buta diduga gara-gara debu batu bara, itu tidak ada uji labnya. Padahal pada saat awalnya berita itu diramaikan oleh media online, orang tua anak itupun tidak berani memastikan bahwa anaknya buta karena debu batu bara, kan bisa saja anak itu sakit mata tapi bukan gara-gara debu. Apalagi korban yang meninggal karna debu batu bara, itu belum ada,” ungkap Samsul.
Sebelumnya, hasil penelusuran PONTAS.id beberapa waktu lalu, baik dari pihak Kelurahan Marunda, Puskesmas Kecamatan Cilincing dan Pengurus PIC tidak ada yang bisa menunjukkan data hasil uji labolatorium bahwa warga yang mengalami kebutaan, sesak napas hingga ISPA terdanpak debu batu bara.
Klarifikasi:
Setelah berita ini dipublikasikan, salah seorang warga, Diding Haerudin yang juga hadir dalam pertemuan malam itu memberikan klarifikasi, bahwa ada banyak kekeliruan dalam penulisan berita dan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di forum pertemuan:
- Pertama, saya tidak pernah ikut dalam aksi unjuk rasa;
- Kedua, terakhir saya diminta hadir dalam rapat mendadak yang digelar oleh Sdr. DS terkait dengan dibentuknya Ormas ISAM, saat itu saya sudah menolak untuk hadir dalam rapat mendadak itu (bukan rapat gelap) karena saya berpegang pada keyakinan bahwa PIC harus fokus pada masalah pencemaran debu batubara itu, dan tidak perlu terpengaruh dengan kemunculan ormas ISAM.
- Pendekatan pemikirannya adalah: siapa pun berhak untuk mendirikan organisasi, bahkan 1000 organisasi boleh dibentuk tetapi (saya pada saat masih di PIC waktu) bahwa PIC harus tetap fokus pada soal penanggulangan pencemaran debu batubara itu.
Demikian klarifikasi ini saya sampaikan.
Seluruh narasi dalam berita yang dipublikasikan PONTAS.id ini, juga didasari hasil rekaman suara (audio) yang dibuat langsung pada saat pertemuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berita ini telah mengalami penyuntingan ulang atas permintaan narasumber yang hadir dalam pertemuan antara warga Rusun Marunda dengan KSOP Marunda, pada Kamis (21/4/2022) malam.
Penulis: Suwarto /Ahmad Rahmansyah
Editor: Rahmat Mauliady
