Harga Saham Bisa Turun, Sandiaga Minta Stop Polemik Penjualan Saham PT Delta Djakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno meminta semua pihak untuk tidak mempermasalahkan rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang ingin menjual saham di PT Delta Djakarta.

Terlebih lagi, menjadikannya sebagai polemik di muka publik. Pasalnya menurut pria yang akrab disapa Sandi ini, hal tersebut bisa menyebabkan harga saham produsen minuman beralkohol tersebut mengalami penurunan.

“Kalau menciptakan polemik yang terbuka di umum, bisa berakibat negatif kepada harga saham. Kalau harga saham turun, yang rugi siapa? Yang rugi juga warga Jakarta, karena saat ini masih milik rakyat Jakarta,” kata Sandi di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Oleh karena itu, Sandi menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan membahas lagi polemik pelepasan saham di PT Delta Djakarta, hingga hal itu terealisasi. Sebab setiap pernyataan yang terkait dengan suatu perusahaan akan memengaruhi perilaku investor.

“Pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan mempertanyakan kepada kami (Pemprov DKI) kalau ada berita-berita yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi harga saham. Itu tidak diperbolehkan berdasarkan undang-undang pasar modal,” ujarnya.

Terkait dengan pernyataan dari Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi yang tegas menolak penjualan saham di PT Delta Djakarta, Sandi mengatakan bahwa pihaknya bakal terus meyakinkan DPRD DKI, agar mau meloloskan penjualan saham PT Delta Djakarta.

“Pak Prasetyo tentunya sebagai Ketua DPRD, pandangannya perlu kami dengar dengan baik-baik, dan nanti akan kami berikan penjelasan. Saya sudah waktu itu memberikan penjelasan, dan akan terus memberikan penjelasan kembali,” tutur dia.

Sebenarnya, jelas Sandi, hitung-hitungan penjualan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI ini sangat mudah dan menguntungkan, sehingga tak perlu diperdebatkan. Hasil dari pelepasan saham itu pun nantinya akan dimanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan baru.

“Selain itu, juga untuk mengembangkan investasi program Pemprov yang langsung berdampak pada masyarakat. Kita fokus untuk itu. Bisa digunakan untuk investasi di program-program pemerintah provinsi yang langsung berdampak kepada masyarakat,” ucapnya.

Lagipula, tambah Sandi, keuntungan yang didapatkan oleh Pemprov DKI dari PT Delta Djakarta itu tidak terlalu signifikan, jika dibandingkan dengan penerimaan dari sumber yang lain. Maka dari itu, dia berharap pihak DPRD DKI bisa menyetujui rencana tersebut.

“Kalau kita lihat apakah sumbangsih APBD ini signifikan? Sangat kecil dividen yang kami terima dari PT Delta Djakarta, dibanding dengan penerimaan kita dari berbagai sumber, termasuk juga dari Bank DKI. Dividen Bank DKI jauh lebih besar,” tutup Sandi.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengumumkan akan melepas 26,25 persen saham di PT Delta Djakarta. Rencananya saham itu akan dilego ke pemilik saham mayoritas San Miguel. Pemprov DKI menaksir bakal meraup Rp1 triliun dari penjualan tersebut.

Hingga saat ini, Pemprov DKI masih melakukan langkah koordinasi terkait pelepasan saham itu dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan melepaskan saham tersebut diyakini akan menambah pendapatan khususnya bagi Pemprov DKI.

Rata-rata deviden yang didapatkan Pemprov DKI dari PT Delta Djakarta sekitar Rp 38 miliar per tahunnya. Untuk melepas saham di sana, terlebih dahulu memang harus melalui proses di DPRD DKI. Namun Pemprov optimis akan mendapat dukungan para anggota dewan.

Editor: Risman Septian

Previous articleDPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan soal Pungli PPDB
Next articleHarga Telur di Kupang Mencapai Rp 60 Ribu per Rak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here