DLH Bukan Penebang Pohon Tapi Memelihara

Kepala DLH Nganjuk, Tri Wahju (Pakai topi Hitam)

Madiun Raya, PONTAS.ID – Kelestarian lingkungan hidup menjadi isu internasional, nasional, dan daerah. Upaya melestarikan lingkungan hidup mencakup diantaranya penanaman dan pemeliharaan pohon. Di Nganjuk, misi mulia bagi kelangsungan kehidupan di masa depan itu dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Ironisnya, masih banyak orang yang justru beranggapan DLH bertugas memotong pohon.

Pandangan yang keliru itu dicoba untuk diubah oleh Kepala DLH, Tri Wahju Kuntjoro. Ia katakan, Bahwa jaringan pemeliharaan pohon merupakan tanggung jawab instansi yang dipimpinnya. Untuk itu, pihaknya menyiapkan petugas khusus untuk pemeliharaan pohon yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bayu.

“DLH bertugas untuk memelihara dan merawat pohon, bukan tim penebang pohon,” ujar mantan Camat Nganjuk kepada Pontas.id dikantornya.

Tri mengatakan, Secara berkala, personilnya selalu melakukan pemeliharaan dan pengawasan pohon, termasuk yang berada di pinggir jalan. Pemeliharaan untuk memastikan pohon tumbuh sehat dan sekaligus mengantisipasi terjadinya pohon tumbang karena terlalu rimbun atau keropos.

“Untuk pemeliharaan rutin, Pemangkasan pohon tetap dilakukan, Pemangkasan hanya difokuskan pada pohon yang dahannya menjulur ke jalan atau pohon yang kondisinya tidak sehat, keropos dan berpotensi roboh. Kami juga menindaklanjuti pengaduan tertulis dari masyarakat. Pengaduan tersebut dengan syarat membawa kartu identitas berupa KTP serta melampirkan foto kondisi pohon, ” Katanya.

Tri meminta kepada masyarakat jika mengetahui ada pohon yang waktunya dipangkas untuk segera mengirim surat kepada DLH. Sebab, pohon besar di jalan protokol maupun jalan raya adalah wewenang DLH. Masyarakat tidak diperkenankan melakukan pemangkasan mandiri tanpa pemberitahuan maupun izin.

“Setiap orang yang melakukan penebangan pohon di tepi jalan daerah dan tidak memiliki izin dikenakan denda atau sanksi. Diukur dari lingkar batangnya. Semisal lingkar batang sampai 50 cm denda Rp 25 juta yang harus dibayar. Selanjutnya denda masuk menjadi Kas daerah,” ujar pria yang tinggal di Kelurahan Ploso ini.

Menurutnya, DLH sendiri dalam sehari bisa memangkas tiga sampai lima pohon. Sedangkan dalam setahun, setidaknya ada seribu lebih pohon yang diawasi, Serta wilayah pengelolaan pohon yang sangat luas. Padahal, sumber daya manusia (SDM) maupun peralatan yang dimiliki belum ideal dan proporsional. DLH sendiri hanya beranggotakan enam orang petugas.

Disisi lain, Bapak dua anak ini memaparkan hubungan kerja dengan BPBD terutama saat penanganan pohon roboh, Untuk kedaruratan bencana akibat pohon roboh masuk kedalam ranah tugas BPBD.

“Kami lakukan pengawasan secara berkala terhadap pohon-pohon yang menjadi tanggungjawab kami. Jika ada yang membahayakan dilakukan pemotongan dan itu gratis,” tukasnya.

Ia berharap kedepan ada pendelegasian wewenang. Yakni memberi wewenang kepada camat untuk menangani pemeliharaan pohon yang ada di wilayahnya.

“Untuk antisipasi kedaruratan di lingkungan terkait pohon. Misalnya dilaksanakan kerja bakti masyarakat tanpa harus menunggu dari DLH. Kemudian penganggarannya di tingkat kecamatan untuk membeli alat untuk tebang pohon,” Katanya.

Ia ajuga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar. Dengan cara tidak menebang sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, memaku pohon. Ia juga meminta agar jangan sampai pohon dimatikan dengan cara-cara kotor. Seperti membakar sampah di bawah pohon yang bisa menjadikan pohon kropos dan terbakar.

“Peran serta masyarakat sangat kita butuhkan, sama-sama merawat pohon dan menjaganya,” pungkas pria yang gemar badminton ini.

Penulis : Satrio Catra Kurniawan / Dhanny
Editor    : Agus Dwi Cahyono.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here