Jakarta, PONTAS.ID – Banjir yang membuat wilayah Jakarta Utara porak poranda ternyata tidak membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan ruang dan lingkungan di Jakarta Utara.
Contohnya, tiga bangunan kos-kosan di Kecamatan Penjaringan tak kunjung ditertibkan Satpol PP Jakarta Utara. Ketiganya, masing-masing, bangunan kos-kosan di Jl. Kapuk Muara, Jl. Teluk Gong Raya serta di RW.05 Kelurahan Kapuk Muara.
Padahal, selain Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ketiga bangunan tersebut bermasalah ternyata juga telah beberapa kali mendapatkan peringatan dari pihak Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara (Sudin CKTRP).
Hal ini pun disesalkan pengamat kebijakan publik, Meirizal Sutomo, “Menurut saya kalau benar ada pembiaran, artinya jajaran Pemprov DKI Jakarta telah menampar wajah Gubernur DKI Anies Baswedan,” kata Meirizal saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Untuk itu, Meirizal berharap agar Anies segera mengevaluasi jajarannya yang ada di Jakarta Utara. Sebab, pristiwa banjir yang terjadi di Ibu Kota harus diantisipasi dari awal dengan menata ruang dan lingkungan secara taat azas.
“Jangan harap banjir bisa dicegah kalau jajaran Anies tidak bekerja di bawah. Ini penyakit lama, harus segera diselesaikan,” pungkas Meirizal.
Sebelumnya, pihak Satpol PP Jakarta Utara membantah melakukan pembiaran terhadap bangunan bermasalah di Jakarta Utara.
“Belum ada rekomendasi teknis (Rekomtek) dari Sudin CKTRP yang masuk ke Satpol PP Jakarta Utara. Tanpa Rekomtek kami tidak punya dasar bertindak,” jelas Kasi Trantibum, Satpol PP Jakarta Utara, Luasman Manihuruk kepada PONTAS.id, di ruangannya, Rabu (4/3/2020).
Meski demikian, Luasman menegaskan, pihaknya akan lebih tegas ke depan dalam merespon pelanggaran aturan terkait bangunan dan tata ruang, “Kita akan tegas dan fokus terhadap ketaatan prosedur dalam setiap tindakan,” katanya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Idul HM
