Pendapatan DKI Anjlok, Pelanggaran IMB di Jakut malah Melonjak

Jakarta, PONTAS.ID -Tahun 2019 pemilik kegiatan membangun di Jakarta Utara yang melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Mendirikan Bangunan di wilayah DKI Jakarta meningkat. Hal itu diketahui setelah Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar pemberkasan yustisi di Lantai 2 Balai Yos Sudarso, Komplek Kantor Walikota Jakarta Utara, Rabu (6/11/2019).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Utara, Suroto menyebutkan, tahun 2019 ini yang terkena yustisi pelanggaran pemanfaatan ruang dan bangunan sebanyak 523 orang.

“Kalai tahun ini angkanya meningkat dari tahun kemarin, bahkan dua kali lipat, saya pribadi dan mewakili Instansi Pemerintah Kota Jakarta Utara ya nggak bangga, karena ternyata di Jakarta Utara banyak yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Tetapi, kata Suroto disisi lain positif bagi petugas pengawas karena lebih efektif dalam menjaring pelanggar-pelanggar bangunan. “Dengan adanya yustisi ini dapat meminimalisir supaya tidak dipegang oleh oknum-oknum. Ini lebih baik supaya mereka kita tindak, kita lakukan yustisi dan nantinya akan diadili oleh Pengadilan dengan tindak pidana ringan (Tipiring),” imbuhnya.

Menurut Suroto, oknum yang dimaksudkan ialah yang memang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), seperti yang menjanjikan pemilik bangunan bisa menyelesaikan pelanggaran.

Suroto berharap dengan adanya yustisi ini dapat memberikan efek jera terhadap pemilik bangunan yang melanggar Ijin Mendirikan IMB.

“Sedangkan untuk meminimalisir banyaknya pelanggaran, kami tidak akan bosan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kalau membangun tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan zonasinya ya bisa kita tindak,” tandasnya.

PAD Anjlok
Padahal Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat menyalahkan kondisi ekonomi akibat defisitnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor pajak.

Tak tanggung-tanggung, dari sektor pajak saja, DKI baru mendapatkan Rp.31,5 triliun per 17 Oktober 2019 lalu. Padahal PAD sektor pajal untuk tahun ini ditarget sebesar Rp.44,5 triliun, sehingga masih harus mengejar Rp.13 triliun dalam kurang lebih dua bulan tersisa sebelum akhir tahun.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut Anies Baswedan mengaku tengah mempercepat pembayaran atau transaksi.

“Karena memang sangat tergantung kondisi ekonomi. Bukan hanya usaha kita, tapi juga kalau transaksinya enggak ada, apa yang mau dipajakin?” kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Oktober lalu.

Menurut Anies, ketika itu, PAD dari pajak ini juga bergantung pada kondisi ekonomi serta tingkat transaksi yang terjadi, “Itu menggambarkan bahwa isunya lebih pada jumlah transaksi. Karena memang sangat tergantung kondisi ekonomi,” kata Anies.

Penulis: Edi Prayitno
Editor: Idul HM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here