Illegal Fishing, Kejaksaan Terapkan 3 Strategi

Jakarta, PONTAS.ID – potensi maritim Indonesia yang besar apabila dieksplorasi dan dieksploitasi secara maksimal, sudah barang tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini disampaikan Plt Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Ali Mukartono saat menjadi Keynote Speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/9/2019).

“Akan tetapi saat ini potensi sumber daya laut tersebut justru telah ‘dirampok dan dinikmati’ oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik dari dalam maupun luar negeri,” kata Agung dalam kapasitasnya mewakili Jaksa Agung.

Karena tindak pidana perikanan memiliki karakter khusus jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional yang terjadi di darat, lanjut Agung, tindak pidana perikanan juga acapkali dilakukan secara lintas sektor dan lintas negara.

“Bahkan dalam praktiknya dilakukan tidak hanya oleh orang-perorangan, namun juga berkembang secara masif dan terorganisir yang melibatkan korporasi baik di dalam maupun di luar negeri,” terang dia.

Pemerintah kata dia telah membentuk Satgas 115 yang komponennya terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institusi terkait lainnya.

Mendasari peranan Kejaksaan dalam bidang penuntutan sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dalam rangka mengoptimalkan tuntutan tindak pidana perikanan, maka dalam penerapannya Kejaksaan senantiasa memperhatikan hal-hal yang prinsipil dan mendasar yakni:

  1. Tuntutan pidana yang diajukan diupayakan seoptimal mungkin untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
  2. Tuntutan yang diberikan harus mempunyai efek jera bagi para pelaku, sehingga mampu menciptakan dampak pencegahan terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa; dan
  3. Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana terhadap perkara sejenis, untuk mencegah timbulnya opini yang merugikan citra Kejaksaan akibat adanya disparitas tuntutan yang berbeda antara terdakwa yang satu dengan terdakwa lain dalam perkara sejenis.

Pada kesempatan ini juga, Plt. Jampidum juga menjelaskan, bahwa Kejaksaan telah melakukan upaya perbaikan dalam regulasinya dengan cara memperbaharui berbagai petunjuk teknis terkait dengan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) RI Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

“Pengaturan dalam Perja tersebut relatif lebih luas dan rinci, yang meliputi penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum yang termasuk di dalamnya tindak pidana perikanan,” paparnya.
Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here