Cegah Penyimpangan, Indonesia Power Gandeng Kejaksaan

Jakarta, PONTAS.ID – PT Indonesia Power (IP) menandatangani kesepakatan dengan Kejaksaan RI agar dapat mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja dan revenue perusahaan.

Sebab dalam menjalankan bisnisnya diperlukan kehadiran lembaga yang dapat memberikan kontribusi nyata dari sisi hukum agar pelaksanaan kegiatan usaha IP tetap on the right track yaitu memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha IP yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG,” kata Jaksa Agung HM. Prasetyo di Jayapura, Papua, Kamis (1/8/2019).

Jaksa Agung menyampaikan, pendampingan hukum yang diberikan merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan dan ertimbangan hukum antara lain kepada BUMN dengan mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan.

Sinergi PT. PLN dengan anak perusahaan Indonesia Power dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Agung, diharapkan mampu menanggulangi permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Tidak hanya dalam hal penanganan Hukum Perdata dan  Tata Usaha Negara namun juga disepakati peningkatan kompetensi teknis para pihak melalui lokakarya (workshop), seminar, dan pelatihan,” pungkasnya.

Sebagai salah satu perusahaan pembangkit tenaga listrik. IP  saat ini fokus sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang tersebar di Indonesia.

Oleh karena itu, Kejaksaan hadir dengan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan Pertimbangan Hukum berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit).

Selain itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dapat memberikan Bantuan Hukum (non litigasi dan litigasi) dan Tindakan Hukum Lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Hendrik JS
Previous articleInsiden Tumpahan Minyak di Perairan Karawang, Ini Permintaan Susi ke Pertamina
Next articlePemkot Medan Luncurkan “Kedai Kita Simalem” Jaga Stabilitas Harga 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here