Tertibkan Angkutan Tambang, BPTJ Gelar Rakor dengan 3 Wilayah

Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar saat mengikuti rapat koordinasi terkait pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang di Jakarta Pusat Kamis (16/5/2019)

Tangerang, PONTAS.ID – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menggelar rapat koordinasi terkait pembatasan jam operasional kendaraan angkutan barang tambang di wilayah Tangerang – Bogor. Rakor tersebut digelar di Redtop Hotel Gambir Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).

Ade Yasin selaku Bupati Bogor mengatakan pihaknya masih melakukan uji coba pembatasan jam operasional truk tambang, sebelum menandatangani Perbub yang sudah disiapkan.

“Mengapa kami sampai saat ini masih belum mengeluarkan Perbup pembatasan jam hal tersebut masih kami tahan untuk melihat situasi yang ada dilapangan. Kami selalu berkoordinasi dengan BPTJ untuk menangani hal ini,” Ujar Ade.

Ade menambahkan pada dasarnya pihaknya setuju dengan peraturan Bupati Tangerang dan Walikota Tangsel mengenai pembatasan jam operasional, “Hanya saja kita perlu menyamakan persepsi masalah jam oprasional untuk disamakan pihaknya juga menjaga kondusifitas masyarakat di lapangan,” kata Ade.

Sementara itu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjelaskan ihwal pembatasan tersebut didasari banyak pertimbangan sebelum menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup).

“Permasalahn kita bukan hanya masalah jalur Malangnengah -Legok saja, tapi juga jalur lain yang kita pertimbangkan. Karena banyak truk bermuatan tanah bukan hanya dari Bogor saja juga dari wilayah lain yang sudah masuk hampir ke seluruh wilayah Kab. Tangerang,” kata Zaki.

Zaki menambahkan bahwa problem yang dihadapi bukan dari muatan truk tersebut, “Tapi tonasenya yang berlebihanlah menjadi masalah. Kalo truk ukuran kecil dengan 2 sumbu itu tidak masalah,” kata Zaki.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPTJ Bambang Prihantoro mengungkapkan bahwa yang jadi masalah adalah kantong parkir.

“Ini semua perlu komitmen bersama dan juga yang paling utama kantong parkirnya yang perlu disiapkan dengan baik jangan sampai kendaraan malah menumpuk di jalan dan mengakibatkan kemacetan yang parah,” kata Bambang.

Di tempat yang sama Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benjamin Davni pun mengiyakan pernyataan Bupati Zaki, bahwa Pemkot Tangsel pun telah lebih dahulu menerbitkan Perwal jam operasional kendaraan tampang pada tahun 2012.

“Kami mendukung Pemkab Tangerang, hanya saja Pemkab Tangerang dibutuhkan konsistensi dan keseriusan dalam menegakan aturan tersebut,” katanya.

Penulis: Liston Simarmata
Editor: Hendrik JS

Previous articleEkspor Minyak Sawit Maret 2019 Naik Signifikan
Next articlePemerintah Dinilai Hambat Upaya Reformasi Industri Sawit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here