Serapan APBD DKI Rendah, Pengamat: Ulah Oknum DPRD

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

Jakarta, PONTAS.ID – Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 pada triwulan pertama baru sebesar 8,17 persen atau Rp5,8 Triliun. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut, diduga dihambat oleh oknum DPRD DKI.

Berdasarkan data yang didapat dari laman publik.bapedadki.net, hingga 26 Maret 2018, dari total APBD DKI 2018 Rp71,1 Triliun, penyerapan anggaran sekitar Rp5,8 triliun dengan persentase sekitar 8,17 persen.

Rincianya, untuk kategori belanja langsung (BL) yang dialokasikan Rp40,1 Triliun baru terserap Rp2,1 Triliun atau sekitar 5 persen. Sementara untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) yang dialokasikan Rp30,9 Triliun baru terserap Rp3,6 triliun atau sekitar 11,7 persen.

Rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan pertama tersebut tidak sesuai target Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar Rp20 Triliun. Sehingga, penyerapan tidak dipaksakan pada akhir tahun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati meminta waktu untuk menjelaskan rendahnya penyerapan anggaran pada triwulan pertama ini.

Menurutnya, penyerapan anggaran triwulan pertama baru akan dirapatkan bersama Gubernur Anies dan Wakil gubernur Sandi dalam waktu dekat ini, “Nanti saja kalau sudah dirapatkan,” kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/3/2018).

Ulah Oknum
Sebelumnya, ketua presidium relawan Anies-Sandi , Tom Pasaribu menilai rendahnya penyerapan anggaran triwulan pertama akibat ulah oknum pimpinan DPRD DKI jakarta.

Menurutnya, penyerapan anggaran yang telah disepakati dengan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno seharusnya berjalan lancar dan sesuai target.

Namun, kata Tom, Program DKI Jakarta mulai diacak-acak pimpinan DPRD melalui pejabat-pejabat di Inspektorat, Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuannya agar program itu tidak bisa direalisasikan.

“Salah satu modusnya itu mereka mencoba memaksakan kehendak untuk memenangkan jagoannya dalam lelang BPBJ yang diduga menggunakan dokumen yang dipalsukan. Seharusnya, siapa pun yang menjadi pemenang ataupun yang layak dimenangkan sesuai aturan dan peraturan lelang harus diumumkan jangan ditunda atau dibatalkan,” tegasnya di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Tom Pasaribu, yang juga Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) melihat, hal ini sudah terbiasa dilakukan para pejabat atas tekanan dari oknum pimpinan DPRD DKI Jakarta. Mulai dari masa Fauzi Bowo (Foke) dan Prijanto, juga era sebelumnya.

“Anies-Sandi harus tegas dan berani untuk menjalankan program penyerapan anggaran di Pemprov DKI Jakarta yang selama ini sudah sangat terpuruk dari daerah-daerah lain,” pungkasnya.

Kewenangan Eksekutif
Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga menampik rendahnya serapan anggaran lantaran dihambat oleh oknum pimpinan DPRD. Menurutnya, dalam pelaksanaan anggaran, kewenangan sepenuhnya ada di eksekutif.

Politisi PDI Perjuangan itu pun belum mengetahui apa sebab rendahnya penyerapan pada triwulan pertama. Sebab, dalam beberapa kali Komisi D DKI Jakarta membuka rapat evaluasi kendala dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penyerapan anggaran, BPBJ dan SKPD tidak pernah hadir komplit.

“Kami tanya beberapa SKPD, alasanya karena gagal lelang di BPBJ. Kita panggil BPBJ tidak pernah hadir,” pungkasnya di Jakarta, Senin (26/3/2018).

Penulis: Edu
Editor: Hendrik JS

Previous articleHari Ini, Tilang Pelanggar Ganjil-genap Tol Bekasi Dimulai
Next articleDua Prajurit TNI yang Ditahan Malaysia Sudah Dibebaskan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here