Tak Diangkat PPPK, Ribuan Guru di Indramayu Gelar Aksi Demo

Indramayu, PONTAS.ID– Ribuan guru honorer yang sudah lulus passing grade (PG) pada tahun 2021 melalui seleksi dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Indramayu berdemontrasi.

Para guru honorer hendak menuntut kejelasan nasib mereka selama 1,5 tahun tidak ada kepastian dan empati dari Bupati, sebanyak 1.899 orang guru honorer tetap tidak mendapat haknya untuk masuk dalam formasi PPPK.

Pemerintah daerah justru hanya mengangkat sebanyak 280 formasi baru untuk formasi guru. Hal ini yang membuat ribuan guru honorer yang tergabung dalam Forum GLPG melakukan aksi unjuk rasa di Pendopo Indramayu.
Kamis (1/12/2023)

Para demonstran bahkan mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta apabila pemerintah daerah tidak cepat merespon tuntutan itu.

“Kami akan ke Jakarta untuk memastikan kami akan diangkat atau tidak. Kami akan mengawal terus supaya kami ini ada kepastian,” ujar Suharjo, ketua forum

Mereka mengaku sudah sangat lelah. Mulai dari audiensi di gedung DPRD hingga harus turun ke jalanan sudah mereka lakukan untuk memperjuangkan nasib, para demonstran yang kebanyakan dari kalangan Ibu-Ibu guru itu berorasi tiada henti ada yang menangis meneriakan tuntutanya supaya mendapatkan empati dari Bupati buat menemuinya.

Mengingat, walau sudah menjadi guru selama puluhan tahun, gaji yang didapat rata-rata dikisaran Rp 100-300 ribu per bulan.

Suharjo menegaskan kondisi guru honorer ini, berbanding terbalik dengan kondisi ketersediaan guru di Kabupaten Indramayu, di Indramayu sendiri diketahui mengalami kekurangan ribuan guru untuk tingkat SD dan SMP, namun pengangkatan yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebagian kecilnya saja.

“Data itu bukan dari kami, tapi dari berbagai sumber yang melakukan pendataan, Disdikbud juga mengakui jumlah kekurangan guru yang mencapai ribuan,” tegasnya

Dalam aksinya guru honorer menyerukan sedikitnya ada 4 poin yang menjadi tumtutan para pendemo:

1. memberikan SK dan menempatkan guru passing grade P1 tanpa kecuali dan diberikan hak gaji sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tidak ada pemisahan atau mendahulukan negeri dan swasta yang sejumlah 1.899 guru sesuai dengan data Panselnas.

3. Tidak membuka formasi baru, sebelum formasi P1 dituntaskan di tahun 2022.

4. Apabila tidak menempati janji poin satu sampai tiga, maka Bupati Indramayu Nina Agustina siap dituntut pidana dan perdata sesuai sesuai hukum yang berlaku di NKRI.

Namun, tuntutan para tenaga honorer itu saat ini masih ada benturan ketentuan antara PP48/2005 yang melarang daerah mengangkat honorer.

Sementara Permendikbud menyatakan tenaga honorer di lingkungan pendidikan harus ada surat penugasan dari pemerintah daerah untuk mendapat honor daerah.

Usai beraudiensi dengan kepala BKD, massa langsung membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar lagi bila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Penulis: Cartono
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleKonektivitas Nasional,IKN Smartmetropolis dan E-Government
Next articleJaga Kondusifitas Wilayah, Polsek Buay Madang Pererat Sinergitas Dengan Tokoh Masyarakat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here