Bongkar Mafia Tanah, Polisi Geledah Kantor BPN Jaksel

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengky Haryadi saat mendatangi Kantor BPN Jakarta Selatan, Kamis (14/7/2022)

Jakarta, PONTAS.ID – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengky Haryadi, mengungkapkan salah satu modus baru mafia tanah yang melibatkan BPN di Jakarta Selatan, dengan menerbitkan sertipikat menggunakan warkah palsu dan tanpa melalui prosedur yang benar.

“Disinyalir ada banyak objek tanah lain yang sertifikatnya bermasalah yang diterbitkan oleh oknum pejabat BPN ini. Untuk saat ini sudah ada enam laporan yang kami tangani,” ujar Hengky saat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Kamis (14/7/2022).

Kedatangan Hengky ini merupakan kasus pengembangan mafia tanah yang ditangani Polda Metro Jaya dengan melibatkan Ketua Ajudifikasi PTSL BPN Jakarta Selatan berinisial PS sebagai tersangka.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap empat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena diduga terlibat kasus mafia tanah di Jakarta dan Bekasi.

“Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN (aparatur sipil negara) BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka,” kata Hengky kemarin di Polda Metro Jaya.

Perluas Penyelidikan
Sehari sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta mengatakan, tersangka PS menerbitkan sertipikat dengan warkah palsu.

Zulpan mengatakan PS merupakan Ketua Adjudikasi PTSL pada salah satu Kantor BPN di Jakarta Selatan. Saat ini PS menjabat sebagai Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara.

“Tapi sewaktu melakukan tindak pidana ini dia menjabat sebagai Ketua Ajudifikasi PTSL di BPN Jakarta Selatan,” tutur Zulpan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan PS ditangkap oleh jajaran Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya di kawasan Depok, Jawa Barat pada Selasa (12/7/2022) menjelang dini hari.

Zulpan menegaskan proses penyelidikan mafia tanah yang melibatkan pejabat BPN masih terus digencarkan, karena polisi menduga masih banyak ASN yang terlibat kasus serupa.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleIMI Dorong Produsen Otomotif Internasional Produksi Kendaraan Listrik di Indonesia
Next articlePuan Layak Maju Nyapres 2024

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here