Kementerian ATR/BPN Terapkan Key Performance Indikator Untuk Pegawainya

Menteri ATR/BPN RI, Sofyan A Djalil.

Jakarta, PONTAS.ID  – Program Pemerintah untuk mensertipikatkan tanah di seluruh wilyah Indonesia menjadi salah satu Prioritas. Kementerian Agraria Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menargetkan tahun 2025 tanah wilayah Indonesia sudah disertipikatkan.

Untuk mencapai hal itu maka dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang handal dan berintegritas. Sofyan  Djalil mengatakan, bahwa saat ini Kementerian ATR/BPN sedang melakukan pembenahan organisasi.

Kementerian ATR/BPN akan segera menerapkan Key Performance Indicator (KPI). “Dengan sistem ini nantinya, kinerja setiap pegawai akan diberikan penilaian. Jika memuaskan tidak menutup kemungkinan dapat menjadi Kepala Kantor Pertanahan bahkan Kepala Kantor Wilayah BPN.” ujar Sofyan di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Sofyan mengatakan, Ini Bertujuan agar PTSL salah satunya adalah memberikan sertipikat tanah kepada masyarakat agar tanah milik masyarakat memiliki kepastian hukum.

“Kita juga sedang mengajukan Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Komisi II DPR RI. Dalam rancangan tersebut juga akan diusulkan sertipikat tanah dengan sistem stelsel positif. Artinya 5 tahun setelah sertipikat tersebut terbit, tidak bisa diganggu gugat,” kata Menteri Sofyan

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengharapkan agar kedepannya dimasyarakat dapat diterapkan due diligence. “Artinya saat memiliki sertipikat tanah, masyarakat mengetahui secara pasti letak dan lokasi tanahnya serta batas-batasnya. Karena selama ini, banyak yang tidak tahu di mana tanahnya. Umumnya setelah mendapat warisan ataupun setelah membeli tanah. Jika sudah seperti ini, kita yang disalahkan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

“Padahal jika kita melihat Kantor Urusan Agama (KUA), tugas kita kan hampir sama dengan mereka. Jika di KUA, ada orang yang sudah menikah namun menelantarkan pasangannya dan suatu saat pasangannya itu meninggalkan dia, masa KUA yang disalahkan. Begitu juga tanah, jika tanah seseorang atau badan hukum ditelantarkan dan diambil oleh orang lain atau badan hukum lain, masa kita yang disalahkan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Oleh karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan sebelum menerbitkan sertipikat tanah, Kantor Pertanahan dapat mengajak peran serta masyarakat terutama dalam penunjukkan letak batas-batasnya.

Rakernis ini diselenggarakan dari tanggal 25-27 Juli 2018 dan diikuti oleh 256 peserta yang berasal dari lingkungan Kementerian ATR/BPN, beberapa Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bidang Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, serta Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan.

Rakernis ini mengambil tema “Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Terukur dan Tuntas” serta dibuka oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil.

Editor: Idul HM

 

 

Previous articleKorsel Diminta Berkomitmen Cari Tiga ABK Indonesia yang Hilang
Next articleJokowi Dipastikan Tak Jegal Kepala Daerah Nyapres

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here