Terlibat Pungli PTSL dan Mafia Tanah, Polisi Seret 4 Pegawai BPN

Ilustrasi pelaku kejahatan

Jakarta, PONTAS.ID – Empat pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) diciduk penyidik Polda Metro Jaya. Keempatnya merupakan bagian dari 10 pegawai yang juga dibidik Polisi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai tidak tetap.

“Untuk saat ini sudah ada empat pejabat ASN BPN di wilayah Jakarta dan Bekasi yang sudah kami tangkap dan tetapkan sebagai tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi di Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Hengki menambahkan keempat pejabat BPN itu ditangkap di beberapa wilayah, salah satunya yakni PS selaku Ketua Ajudifikasi PTSL di BPN Jakarta Selatan yang ditangkap di Depok, pada Selasa (12/7/2022) malam.

Dia mengatakan modus operandi yang dilakukan para tersangka disebutnya tergolong baru dan belum pernah terungkap, “Kami menduga telah menimbulkan banyak korban,” beber Hengki.

Selain itu, keterlibatan pejabat di BPN itu disinyalir melibatkan sejumlah pejabat lainnya, termasuk juga pendana. “Untuk pegawai BPN ada 10 orang berstatus pegawai tidak tetap dan ASN,” ujar Hengki.

Hengki menyampaikan penangkapan pejabat BPN ini tak lepas dari dukungan Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI.

“Kami akan segera melakukan rilis terkait perkara mafia tanah ini. Tentunya keberhasilan pengungkapan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, khususnya Satgas Mafia Tanah Kementerian ATR/BPN RI, yang terus berkoordinasi intens dengan kami penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya,” tegas Hengki.

Pelayanan Terbaik
Sebelumnya, Menteri ATR/ Kepala BPN RI, Hadi Tjahjanto meminta jajarannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tak ada pungutan liar dalam pengurusan dokumen pertanahan.

Menteri Hadi  meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat mengubah citra menjadi lebih baik dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang mengurus sendiri berkasnya ke Kantor Pertanahan.

Dia meminta jajarannya membuatkan loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus permohonannya secara mandiri. “Layani masyarakat dengan baik, kita tunjukkan bahwa kita tidak ada yang namanya pungli (pungutan liar),” kata Hadi saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Utara pada Rabu (29/6/2022)

Dia menekankan pentingnya kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyukseskan program prioritas pemerintah di bidang agraria yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dia meminta program PTSL terselenggara dengan baik agar bisa memberikan pelayanan terbaik dan kepastian hukum atas tanah masyarakat Indonesia.

“Ini yang terus kita kawal agar bisa meraih sukses dengan besar. Setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden, saya mendapatkan instruksi agar PTSL dipercepat,” kata Hadi.

Hadi mengemukakan, Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan konflik agraria, termasuk di antaranya tumpang tindih dan mafia tanah.

Harapan Presiden Joko Widodo kata Hadi, dengan adanya Kebijakan Satu Peta, yaitu kementerian/lembaga dapat memiliki peta yang sama. “Dengan demikian, maka tidak ada lagi mafia tanah, investor tenang masuk ke Indonesia, kepastian hukum bisa dilaksanakan,” katanya.

Terkait dengan pemberantasan mafia tanah, Menteri ATR/Kepala BPN mengharapkan terjalinnya komunikasi yang kuat antara empat pilar, di antaranya dari regulatornya yaitu kementerian, pelaksana regulasi yakni pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum serta pengadilan.

Penulis: Ahmad Rahmansyah
Editor: Rahmat Mauliady

Previous articleBoyong 20 Ribu Pegawai ke IKN, Pemerintah Mulai Talent Mapping
Next articleMPR Minta Kasus Polisi Tembak Polisi Dipercayakan kepada Kapolri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here