Jakarta, PONTAS.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan serentak dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan ini terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan oleh KPK pada, Selasa (21/9/2021).
“Dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, pada tahun 2019 untuk tersangka mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya YRC dan kawan-kawan,” kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/9/2021).
“Informasi yang kami terima, tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan, yaitu Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi untuk hadir pada hari Selasa (21/9/2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih,” kata Ali.
Ali mengatakan bahwa pemanggilan seseorang sebagai saksi tentu atas dasar kebutuhan penyidikan sehingga dari keterangan para saksi perbuatan para tersangka tersebut menjadi lebih jelas dan terang.
Ali menambahkan, tim penyidik terus melengkapi berkas perkara tersangka Yoory dan kawan-kawan dengan masih mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah saksi.
“KPK berharap kepada para saksi yang telah dipanggil patut oleh tim penyidik untuk dapat hadir sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam surat panggilan dimaksud,” ucap Ali.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa keterangan Anies Baswedan dan DPRD DKI Jakarta diperlukan dalam kasus pengadaan tanah di Munjul tersebut.
“Terkait dengan program pengadaan lahan, dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami. Begitu juga dengan DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD bersama Pemda DKI mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi, tentu perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang,” kata Firli pertengahan Juli lalu.
Selain YRC, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Direktur PT Adonara Propertindo (AP) TA, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo AR, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) RHI, dan satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).
KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp152,5 miliar dalam kasus tersebut.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Penulis: Fajar Adi Saputra
Editor: Pahala Simanjuntak
