Anies Sesalkan DPRD Belum Agendakan Pembahasan Pelepasan Saham Bir

Jakarta, PONTAS.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku sangat menyesalkan sikap DPRD DKI, yang hingga saat ini belum mengagendakan pembahasan rencana pelepasan kepemilikan saham di PT Delta Djakarta.

Padahal menurut Anies, untuk melakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut soal pelepasan saham di produsen Anker Bir tersebut bersama pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, DPRD harus mengagendakannya. Akan tetapi, hingga kini belum ada agenda tersebut.

“Begitu agenda pembahasan, lalu diskusi, kalau tidak dimasukkan agenda pembahasan ya tidak ada diskusi. Jangan dibalik diskusi dulu baru agenda, justru surat itu kan meminta agar dijadikan agenda, lalu dibahas sama-sama,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

Pernyataan Anies tersebut merupakan tanggapan dari kritikan yang dilontarkan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus, yang meminta Anies berdiskusi dulu dengan dewan, sebelum berniat melepas kepemilikan saham itu.

Anies menegaskan, bahwa Pemprov DKI bukan bekerja mencari keuntungan dengan memiliki saham tersebut. Pemprov DKI, jelas dia, seharusnya bertugas melakukan pembangunan, bukannya malah menjadi pelaku bisnis dan mencari untung.

“Pemerintah itu bukan bekerja mencari keuntungan, karena apa? Nanti ada conflict of interest, di satu sisi pemegang modal di sisi lain regulator, itu akan terasa,” ujar Anies.

Lebih lanjut dia menuturkan, sebenarnya tidak memerlukan kajian yang rumit dalam melepas saham PT Delta Djakarta tersebut. Sebab, dana yang ada di saham perusahaan itu bisa bermanfaat bagi hal-hal lain untuk pembangunan Jakarta.

“Gampang sekali pilihannya, dan tidak perlu kajian terlalu rumit. Karena kegiatan ini, justru kalau kita lihat, uang kita jauh lebih bermanfaat untuk dipakai yang lainnya. Begitu saja,” tutur Anies.

Namun demikian, Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) bakal menyiapkan kajian hukum dan kajian teknis atas penjualah saham tersebut. Kajian itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Kajian hukum berarti kaitannya dengan aturan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, PT Delta Djakarta merupakan perusahaan terbuka.

Termasuk aturan pelepasan aset daerah di atas 5 miliar rupiah yang harus melalui persetujuan DPRD DKI, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Sementara dalam kajian teknis, berkaitan dengan waktu yang tepat (timing) untuk melepas saham. Sehingga, ketika saham perusahaan bir itu dijual, dana yang akan didapatkan dalam harga yang tinggi.

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus menyarankan agar Anies berdiskusi atau sekedar berbincang dengan para anggota dewan, untuk mencari jalan keluar sehingga permasalahan jual menjual saham ini tak semakin ruwet.

“Gubernur ini menurut saya harus jadi politisi yang tangguh, apapun sebetulnya mudah. Ajak DPRD ngobrol, orang dia saja enggak mau ngobrol,” ujar Bestari saat dihubungi oleh wartawan dari Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Bahkan, Bestari menyindir Anies selama ini hanya mau berbincang dengan anggota dewan yang berasal dari partai politik (parpol) pengusungnya saja, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Ngobrolnya maunya sama Gerindra dan PKS doang sih. Ajak ngobrol yang lain dong, jalankan mekanisme dengan baik,” tegas dia.

Lebih lanjut Bestari pun menyayangkan pernyataan Anies, yang menyebut bahwa anggota dewan mengambil keuntungan dari perusahaan bir tersebut, sehingga terkesan memang sengaja menolak rencana Pemprov DKI.

“Saya kira yang untung rakyat Jakarta, bukan anggota DPRD. Kalau memang (terbukti) ada mengambil untung dari situ (saham bir), ya silakan saja dilaporkan kepada KPK, kalau memang ada yang ambil untung ya,” tukasnya.

Editor: Risman Septian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here