Pembahasan KUA-PPAS Mepet, PSI Warning Anies

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo. Foto://PSI-Jakarta

Jakarta, PONTAS.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempersoalkan sempitnya waktu penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akibatnya jadwal pembahasan bersama DPRD disusun serba terburu-buru.

“Pembahasan di komisi hanya dua hari. Itu menandakan formalitas dan basa-basi. Prosesnya berjalan paralel dan tumpang tindih dengan pembahasan APBD perubahan tahun 2020,” kata Anthony Winza melalui keterangan tertulisnya yang diterima PONTAS.id melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Selasa (3/11/2020) malam.

Penyerahan dokumen KUA-PPAS tahun 2021 oleh pemprov DKI juga kata Anthony sudah terlambat empat bulan dari yang seharusnya.

“DPRD bukan tukang stempel! Saya tidak tahu mengapa pemprov DKI menunda-nunda penyerahan dokumen. Ini menandakan bahwa Pak Anies sebagai Gubernur tidak taat aturan dalam mengelola uang rakyat,” bebernya lebih jauh

Jadwal penyusunan APBD tahun 2021 diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64/2020 mengharuskan rancangan KUA PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Sementara itu, jadwal pembahasan baru dimulai pada 4 November dengan Rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan agenda penjelasan dari eksekutif.

Setelah itu, pembahasan di tingkat komisi direncanakan akan dilakukan pada 16-17 November dan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan KUA PPAS antara gubernur dan DPRD pada 20 November.

Padahal APBD 2021 sebesar Rp.77,7 triliun itu lanjut Anthony, terdiri dari belasan ribu kegiatan dan ratusan ribu rincian komponen yang tersebar di ratusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum termasuk BUMD.

“Kalau waktu pembahasan komisi hanya dua hari, jelas tidak mungkin untuk membahas satu per satu dengan cermat dan teliti. Jangan sampai angka-angka sudah dimasak diam-diam di belakang layar oleh segelintir oknum,” imbuhnya.

“Lalu rapat pembahasan ternyata hanya formalitas dan basa-basi, dan nanti anggaran disahkan begitu saja tanpa melalui proses yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Anthony.

Penulis: Rahmat Mauliady /Heru Mindarto
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here