Respon Prostitusi Anak di Reddoorz, Pengamat: Periksa Pejabat di Jaksel!

Jakarta, PONTAS.ID – Penggiat pelindungan anak, Yudha Pratidina mendesak Kepolisian juga memeriksa pejabat Pemprov DKI Jakarta menyusul terbongkarnya prostitusi online anak di bawah umur di Reddoorz Plus, Tebet, Jakarta Selatan.

Adapun perjabat yang perlu diperiksa atas kasus yang mengenaskan ini, di antaranya jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) di Kota Admistrasi Jakarta Selatan.

“Kalau benar hotel yang menjadi tempat maksiat anak di bawah umur itu berada di ‘Zonasi Perumahan R4’, selayaknya kedua jajaran itu diperiksa. Sebab, jika mereka melakukan tugasnya dengan benar sesuai aturan, kasus prostitusi anak seperti ini bisa dicegah,” jelas Yudha saat dihubungi PONTAS.id, Sabtu (24/4/2021).

Merujuk Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, diatur dengan jelas peruntukan Zonasi Perumahan hanya untuk bangunan yang difungsikan sebagai rumah.

“Faktanya di situ berdiri dan beroperasi hotel, patut kita duga Dinas CKTRP lalai melaksanakan tugasnya mengawasi bangunan dan zonasi, sementara Satpol PP lalai dalam menindak pelangaran Perda,” bebernya.

“Di sini menjadi pintu masuk polisi agar menjadi efek jera bagi pejabat di DKI Jakarta,” tutupnya.

Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang saat menggerebek Reddoorz Plus di Tebet yang menjadi lokasi prostitusi online anak di bawah umur, pada Rabu (21/4/2021).

Dari 15 orang itu, tujuh di antaranya merupakan muncikari dan joki. “Sedangkan delapan orang lainnya adalah korban yang juga merupakan anak di bawah umur,” jelas Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kepada wartawan, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (23/4/2021).

Yusri menyebut para tersangka ini dijerat dengan UU Perlindungan Anak. Selain itu, mereka juga dikenakan dengan UU ITE karena menawarkan jasa prostitusi online lewat media sosial.

Sementara itu, untuk delapan korban dalam kasus ini, empat di antaranya dititipkan sementara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pemprov DKI. “Empat korban lain kita kembalikan ke orang tuanya,” ucap Yusri.

Para pelaku disangkakan dengan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 2 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 296 KUHP dan atau Pasal 506 KUHP.

Penulis: Yos Casa Nova F
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here