TEGAS! Satpol PP Sleman Tutup Mini Market Ilegal

Satpol PP Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, bersama tim gabungan menutup sebuah toko ritel modern yang berada di Tamanmartani, Kalasan, pada Jumat (17/6/2022) //Foto: Pemkab Sleman

Sleman, PONTAS.IDSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama tim gabungan akhirnya menutup dan menyegel sebuah toko ritel modern yang berada di Tamanmartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, pada Jumat (17/6/2022). Penutupan ini dilakukan terhadap tempat usaha  yang melanggar peraturan daerah (Perda) alias ilegal.

Penutupan dilakukan Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, TNI-Polri, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Musyawarah Pimpinan Kapanewon.

“Penutupan dilakukan karena tempat usaha tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kab. Sleman Nomor 14 Tahun 2019, terkait dengan pendirian toko minimarket yang jaraknya paling dekat 1000 Meter dari pasar tradisional,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Shavitri Nurmala Dewi, dalam keterangan resminya yang dikutip PONTAS.id, Sabtu (18/6/2022).

“Jadi kalau kita berjalan (dari toko tersebut) ini mungkin sekitar 30 Meter kita akan menemui pasar tradisional, sehingga inilah yang kita tertibkan,” ujar Shavitri.

Ia menjelaskan bahwa pihak Satpol PP juga telah memberikan surat peringatan 7 hari sebelumnya. Bahkan sebelum diberikan surat peringatan juga sudah dilakukan pembinaan kepada tempat usaha tersebut.

Shavitri juga memberikan imbauan untuk masyarakat yang ingin mendirikan tempat usaha untuk mengikuti aturan yang sudah ada.

“Karena Perda yang dibuat memiliki tujuan agar usaha dapat berkembang secara legal dan mendapat perlindungan hukum. Jadi harapan kami, silakan tidak usah ragu membangun usaha di Kabupaten Sleman, tetapi tetap mengikuti peraturan yang ada,” kata Shavitri mengingatkan.

Sementara Kepala Bidang Usaha dan Perdagangan Disperindag Sleman, Kurnia Astuti, dalam keterangan yang sama, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan akhir dari proses pembinaan dan penertiban yang dilakukan dalam rangka penataan toko swalayan/minimarket. Ia menyebutkan bahwa total masih ada 33 tempat usaha yang masih perlu dilakukan penindakan.

“Ini baru satu, nanti ada beberapa toko juga yang akan kita tindak karena melanggar Perda,” tegas Kurnia.

Ia berharap kedepannya agar dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif “Bagi semua masyarakat,” katanya.

Penulis: Pahala Simanjuntak
Editor: Ahmad Rahmansyah

Previous articleKetua DPD: Mayoritas Pakar HTN Tolak Presidential Threshlod
Next articlePuan Tunjukkan Komitmen Perbaiki Kualitas Tumbuh Kembang Anak RI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here