Jakarta, PONTAS.id – Di saat banjir bandang dan longsor meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninggalkan ribuan korban jiwa, jutaan pengungsi, serta kerugian puluhan triliun rupiah negara sudah kemana?
Yang muncul ke permukaan hanyalah kalimat-kalimat birokratis: “situasi terkendali,” “masih dimonitor,” dan “penanganan sudah bertaraf nasional.” Namun di lapangan, rakyat berjuang sendiri. Jalan terputus, logistik tersendat, dan nasi bungkus menjadi barang rebutan.
Di tengah kekosongan empati itu, sebuah tindakan datang dari Yogyakarta. Tanpa konferensi pers nasional, tanpa pidato penuh jargon, Sri Sultan Hamengku Buwono X langsung memerintahkan seluruh perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendata mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Bukan sekadar pendataan formal, tetapi solusi konkret: keringanan UKT, bantuan biaya hidup, hingga pembebasan SPP sampai lulus bagi mahasiswa yang orang tuanya meninggal atau kehilangan sumber penghidupan.
UGM, UNY, UII, UMY, hingga UPN bergerak serempak. Pemda DIY menyalurkan bantuan tunai dan logistik medis. Semua dilakukan cepat, senyap, dan tepat sasaran. Tanpa menunggu status bencana nasional yang hingga kini tak kunjung ditetapkan pemerintah pusat.
Inilah kontras telanjang antara kepemimpinan yang hidup dan kepemimpinan yang terjebak prosedur.
Negara yang Menunggu Stempel, Raja yang Memotong Birokrasi
Di Jakarta, para pejabat pusat sibuk berkelit dengan istilah teknokratis. Bantuan disebut sudah dikirim, meski di gudang masih menumpuk. Koordinasi diklaim berjalan, sementara ratusan titik jalan provinsi terputus. Rakyat diminta bersabar, seolah lapar bisa ditunda dengan pernyataan pers.
Kepemimpinan nasional hari ini tampak lebih sibuk menjaga citra politik ketimbang memastikan rakyatnya selamat. Empati hadir deras untuk tragedi di luar negeri, tetapi di rumah sendiri terasa kering. Bahkan anggaran darurat di daerah justru dipangkas atas nama efisiensi.
Sebaliknya, Sultan tidak menunggu rapat terbatas, tidak menunggu sidang kabinet, tidak menunggu legitimasi formal. Beliau membaca masalah pada akarnya: anak-anak korban bencana berpotensi putus kuliah, kehilangan masa depan, dan terjerumus dalam kemiskinan struktural. Maka yang ditolong pertama bukan sekadar bangunan, tetapi manusia.
Kepemimpinan Moral vs Kepemimpinan Prosedural
Apa yang dilakukan Sri Sultan Hamengku Buwono X bukanlah hal baru. Tradisi itu telah berulang sejak gempa Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, hingga bencana Padang 2009. Ini bukan pencitraan musiman, melainkan konsistensi moral.
Di titik inilah kegagalan kepemimpinan nasional terlihat jelas. Negara terlalu sering memimpin dengan grafik, bukan dengan nurani. Dengan laporan, bukan dengan keberanian mengambil keputusan cepat. Dengan narasi stabilitas, bukan dengan keberpihakan nyata pada korban.
Sultan tidak membutuhkan koalisi raksasa, tidak terikat utang budi pemilu, dan tidak dibebani kepentingan dinasti politik. Yang beliau miliki hanyalah satu hal yang kini terasa langka di republik ini: rasa tanggung jawab moral sebagai pemimpin.
Saat Raja Mengingat Arti Memimpin
Sri Sultan Hamengku Buwono X disebut Raja Jawa bukan karena mahkota atau takhta, melainkan karena beliau masih memahami arti kata memimpin: melindungi, mengayomi, meringankan beban, dan memberi harapan—tanpa banyak kata, tanpa banyak syarat, tanpa gimmick.
Di saat negara sibuk menunggu stempel birokrasi, Sultan memilih bertindak. Di saat pejabat pusat sibuk berkata “terkendali”, rakyat di Sumatera masih berjuang bertahan hidup.
Dan di situlah pertanyaan paling menyakitkan muncul:
Jika seorang raja daerah bisa bergerak lebih cepat dan lebih manusiawi daripada negara, lalu apa arti negara bagi warganya yang sedang tenggelam dalam bencana?
Penulis: Rahmat Mauliady
Editor: Fajar Virgiawan Cahya
