Isu Mutasi OPD Pemkab Nganjuk, BKD: Bukan Kabar Burung

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Nganjuk Sopingi saat ditemui Pontas.id, Kamis (01/04/2021).

Nganjuk, PONTAS.ID – Waaaww…..Isu beredarnya mutasi di jajaran pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) Kabupaten Nganjuk kian mencuat dan bakal bergulir.

Terpaan angin tak sedap itu kian kecang lantaran ada diantara oknum pejabat yang dinilai tak profesional dan ada juga yang memang menjadi korban dari permainan atau strategi pada pimpinan bakal terhendus.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten Nganjuk Sopingi membenarkan bahwa mutasi Jajaran pimpinan OPD bukanlah kabar burung.

“Iya, Benar sekali mas. Insyaallah dalam waktu dekat akan ada mutasi jabatan di Pemkab Nganjuk,” Katanya kepada pontas.id dikantornya, Kamis (01/04/2021).

Kabar lainnya, reshufle “kabinet” dilingkup Pemkab Nganjuk itu bakal akan diisi wajah-wajah baru dikarenakan ada perbedaan antara alumni IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) dengan non alumni IPDN. Ia membantah karena diyakininya Bupati Nganjuk pasti Profesional.

“Saya kira tidak mungkin mas,Saya pastikan pak Bupati akan menempatkan mereka di posisi strategis secara profesional,” jelasnya.

Menurutnya, Nantinya jika ada pejabat eselon II yang menempati pucuk pimpinan di suatu OPD dan diketemukan ada pejabat eselon III yang menjadi bawahannya, pihaknya tidak mempermasalahkan perihal tersebut seperti halnya pelantikan dibulan lalu.

“Itu boleh-boleh saja mas, ngak papa kok,” Ujarnya.

Ia menambahkan, Nantinya Bapak bupati akan segera mengumumkan perihal mutasi jabatan tersebut.

“Yang pasti dalam waktu dekat ini, Untuk siapa pejabatnya dan kapan waktunya hanya pak bupati (Novi Rahman Hidayat,red) yang tau, Karena semua sudah ada di kantong beliau,” pungkasnya

Terpisah, ketua komisi 1 DPRD kabupaten Nganjuk, Mashudi membenarkan jika bupati mempunyai kewenangan penuh untuk siapa yang nantinya akan menduduki dan membantu dalam program-program kerjanya kedepan.

“Walaupun itu kewenangan bupati penuh, Menurut saya, sebaiknya mutasi pejabat dilakukan setelah APBD berjalan,supaya tidak menggangu kinerja kepala OPD. Dan yang kami khawatirkan akan berdampak merugikan masyarakat Nganjuk,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini kepada pontas.id via telp, Kamis (01/04/2021).

Penulis : Satrio CK/ Dhanny
Editor   : Agus DC.

Previous articleKukuhkan Pengurus TP PKK Sergai, Bupati Soroti Nasib UMKM
Next articleSambut Bulan Ramadhan, Lurah Kebon Bawang Tekankan Prokes di Tempat Ibadah