Jakarta, PONTAS.ID – Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta TNI Angkatan Laut (AL) dan Bakamla dapat lebih maksimal dalam mengawasi dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pasca ditemukannya Drone pengintai yang di duga milik Cina berbentuk tabung dan memiliki banyak sensor serta transmiter jarak jauh di kedalaman laut selat malaka.
“Tentunya ini menjadi perhatian khusus dan sangat berbahaya bagi keamaman NKRI, hal seperi ini perlu di tanggani dengan serius dengan memodernisasi peralatan kontra surveillance. Kedaulatan wilayah Indonesia menjadi prioritas utama untuk diamankan. Sangat di sayangkan jika memang Drone pengintai tersebut bisa lolos dan masuk perairan Indonesia tanpa terdeteksi dan cara ini merupakan tidakan ilegal,” kata Azis dalam siaran pers, Jumat (1/1/2021).
Politisi Golkar itu meminta Kementerian Luar Negeri dapat tegas menyampaikan nota diplomatik dengan mengirimkan surat protes kepada Cina.
Kementerian Luar Negeri juga dapat melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Panglima TNI untuk mengambil langkah apa saja dalam menyikapi permasalahan ini.
“Panglima TNI dapat mengerahkan seluruh kesatuannya untuk melakukan deteksi dini di wilayah NKRI pasca lolosnya Drone pengintai yang di duga milik Asing. Jangan sampai Drone itu sudah mengirimkan data dari beberapa hasil temuan di perairan Indonesia” tegasnya.
Seperti diketahui seorang nelayan bernama Saeruddin menemukan sebuah benda yang merupakan Drone pengintai di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan saat hendak menangkap ikan.
Dari hasil temuan itu, Saeruddin langsung memberikan kepada aparat keamanan baik Polri maupun TNI AL.
Jalur penemuan Drone tersebut merupakan jalur perairan tersibuk di Indonesia, Sementara dua Drone Pengintai lainnya ditemukan di dekat selat Sunda dan wilayah Lombok.
“Keamanan bawah laut menjadi tantangan serius yang wajib di atas oleh pemerintah. Dalam hal ini medernisasi peralatan deteksi bawah laut perlu di perkuat. Tidak boleh ada drone ataupun kapal selam yang memasuki wilayah NKRI tanpa izin negara,” tegasnya.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Hendrik JS
