Djoko Tjandra Berkeliaran di Indonesia, DPR: Aparat Kecolongan!

Pangeran Khairul Saleh
Pangeran Khairul Saleh

Jakarta, PONTAS.ID – Komisi III DPR mengaku kecewa dengan aparat penegak hukum ketika mendengar kabar mengenai kabar keberadaan terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali kini menjadi buronan, Djoko Tjandra yang sudah berada di Indonesia sejak 3 bulan lalu.

Apalagi diketahui, selama 3 bulan ini, seorang Djoko Tjandra ternyata sudah hilir mudik ke Indonesia dengan mengajukan PK di PN Jaksel atas kasusnya.

“Bagaiamana mungkin sudah 11 tahun, seorang buronan sekelas Djoko Tjandra bisa dengan mudahnya hilir mudik tanpa diketahui. Bahkan yang bersangkutan telah mengajukan PK di PN Jaksel atas kasusnya. Ini merupakan suatu kecolongan bagi semua pihak,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Politikus PAN ini berpandangan lolosnya seorang Djoko Tjandra menandakan kurang sinergisnya kerjasama antara instansi penegak hukum dan imigrasi.

“DPO (Daftar Pencarian Orang) itu sudah pasti masuk dengan identitas palsu, karena tidak tercatat di data perlintasan,” tambah Pangeran.

Pangeran berpendapat, memburu DPO kelas kakap seperti ini tidak bisa dengan cara-cara biasa.

“Kepolisian, Kejaksaan, dan Imigrasi harus duduk bersama mengevaluasi sistem yang mereka gunakan saat ini. Karena kasus serupa sudah beberapa kali terjadi, misalnya kasus Gayus Tambunan, Honggo Wendratno (TPPI) dan Anton Tantular (Century),” ujarnya menggambarkan.

Pangeran sangat menyayangkan jika upaya penyelidikan, penyidikan hingga vonis hukuman kepada para pelaku mega korupsi harus berakhir dengan cerita kaburnya para tersangka akibat kelemahan sistem di negara kita.

Karena itu, Pangeran meminta Jaksa Agung untuk mengeksekusi dan memburu Djoko Tjandra, bos PT Era Giat Prima, terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang kini menjadi buronan sampai menangkapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin heran terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Sugiarto Tjandra, yang telah buron bertahun-tahun bisa datang ke Indonesia pada 8 Juni 2020.

“Djoko Chandra datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK)-nya,” ujar Jaksa Agung dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Senin (29/6/2020).

Burhanuddin mengakui informasi itu baru diketahuinya, sehingga setelah mendapat informasi tersebut, ia langsung mengklarifikasi kepada Pengadilan setempat.

Menanggapi permintaan Komisi III, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, pihaknya sebelumnya juga memerintahkan jajarannya menangkap dan mengeksekusi terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali yang kini menjadi buronan, Djoko Tjandra.

“Djoko Tjandra adalah buronan kami, dan kami rencanakan sudah tiga hari ini kami cari, tetapi belum muncul,” kata Burhanuddin.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung menghukum Djoko Tjandra pidana dua tahun penjara, denda Rp546,1 miliar.

Penulis: Luki Herdian

Editor: Riana

Previous articleCegah Penularan Covid-19, Pertamina Uji Coba Transaksi Nontunai
Next articleKonsumsi BBM Melonjak, Pertamina Pastikan Stok Aman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here