Banyak Masalah, PD Pasar Bauntung Batuah Tolak Aset Pemkab Banjar

Bangunan Pasar di Desa Sungai Bakung yang akan dikelola PD Pasar Bauntung Batuah, lima tahun terbengkalai

Kabupaten Banjar, PONTAS.ID – Rencana Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyerahkan aset berupa bangunan pasar di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk sebagai penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah (PBB), mendapat penolakan. Pasalnya, aset yang akan diserahkan dinilai masih menyisakan banyak persoalan.

“Selesaikan dulu kalau masih ada masalah hukumnya,” kata Direktur PD PBB, Rusdiansyah di Kantor PD PBB Jalan Sukaramai Kecamatan Martapura, Jumat (25/9/2020).

“Kemudian masalah legalitasnya, kepemilikannya, selesaikan semua baru serahkan ke kami. Agar ketika dikelola tidak ada masalah lagi. Sehingga bisa termanfaatkan secara optimal seperti yang kita inginkan bersama,” kata Rusdiansyah.

Rusdiansyah menambahkan 13 bangunan pasar yang telah diserahkan asetnya sebagian sudah lebih dulu dikelola melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan pasar, “Dengan penyerahan aset tersebut, tidak serta merta menjadi sumber pemasukan baru,” ujar dia

Lebih lagi, pihaknya juga meminta agar aset bangunan yang akan diserahkan ke PD PBB untuk dikelola sudah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017. “Salah satunya, sebelum diserahkan aset tersebut sudah clear and clean dari semua masalah. Termasuk soal legalitasnya,” lanjut dia.

Selain itu, penyerahan aset bangunan pasar juga beserta naskah akdemik berisi kajian berbagai aspek. Salah satunya kajian soal dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan yang lainnya dengan adanya aktivitas pasar disana.

“Jangan sampai nanti setelah dikelola PD PBB muncul masalah-masalah. Atau ketika dikelola, pasar justru sepi. Penyebabnya, misal posisi tidak strategis. Yang disalahkan nantinya tentu kami. Dianggap tidak mampu mengelola,” keluhnya.

Belum Optimal
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Saidan Pahmi, mengaku pihaknya telah mempersiapkan aturan penyerahan aset milik Pemkab Banjar kepada PD PBB.

“Perda (peraturan daerah) sedang tahap penyelesaian. Kita targetkan tahun ini,” kata dia melalui sambungan jarak jauh lantaran sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi tetangga Kalimantan Tengah, siang tadi.

Namun, pihaknya kata Pahmi pesimis aset-aset pasar di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang rencananya akan diserahkan aset bangunan beserta pengelolaannya kepada PD PBB akan termanfaatkan secara optimal.

“Pasar-pasar yang saat ini sudah dikelola PD PBB saja belum secara optimal berjalan dengan baik seperti Pasar Gambut dan Pasar Ahad Kertak Hanyar,” sebut politikus Partai Demokrat ini.

Ditambah lagi 13 aset pasar yang tersebar dibeberapa kecamatan akan diserahkan oleh pemerintah daerah setempat ke PD PBB melalui Perda Penyertaan Modal yang propemperdanya dijadwalkan tahun 2020 ini.

“Saya sarankan kepada kepala daerah untuk meminta komitmen ulang para direksi PD PBB perihal kesiapannya mengelola seluruh aset pasar tersebut,” saran mantan Wakil Ketua DPRD Banjar periode 2014-2019 ini.

Copot Direksi
Kalau PD PBB tidak siap, lanjut Pahmi, solusinya hanya ada dua pilihan yakni ganti jajaran direksi yang ada atau tidak menyerahkan aset ke PD PBB dengan menarik Raperda (rancangan peraturan daerah) yang telah di programkan pada tahun 2020.

“Namun rasanya mustahil pasar-pasar tersebut tidak diserahkan ke PD PBB,” Ucap dia.

Mengingat, sambung dia, fungsi dari PD PBB dibentuk untuk menggantikan SKPD yang bertugas mengelola pasar dan saat ini Perda SOPD kita tidak memuat nomenklatur Dinas Pasar karena fungsinya telah diserahkan ke BUMD pengelola pasar.

“Sebaiknya Bupati menanyakan ulang komitmen keseriusan para direksinya untuk memanfaatkan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Banjar agar berjalan secara optimal. karena pengelolaan pasar selain berorientasi pada profit, juga berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat,” terang legislator asal Kecamatan Sungai Tabuk ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Peridustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banjar, Jimmy, memastikan untuk bangunan pasar yang pembangunan ataupun perbaikannya berasal dari Disperindag secara fisik layak untuk dioperasikan.

“Bangunan pasar yang dari kami kebanyakan memang sudah beroperasi dan dikelola oleh PD PBB ataupun yang sebelumnya dikeloka oleh desa setempat,” jelas dia melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, siang tadi.

Penulis: M. Apriani
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here