Kabupaten Banjar, PONTAS.ID – Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar, Manan Rifani menuding pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Banjar periode 2016-2021, Khalilurrahman-Saidi Mansyur gagal membawa kota berjuluk serambi Mekkah sesuai harapan masyarakat.
“Hampir semua sektor bermasalah dan belum selesai,” beber dia saat ditemui di kediamannya Jalan Tanjung Rema Kecamatan Martapura, Minggu (18/10/2020).
Dikatakan Manan, persoalan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dinilainya tidak ada kemajuan sama sekali selama lima tahun ini. “Petani belum sejahtera. Bahkan, petani karet menjerit menyusul harga karet terus merosot. Petani ternak juga seperti itu. Pembudidaya ikan juga sering gagal panen akibat ikan mati mendadak,” kata dia.
Selain itu, lanjut Manan, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masih amburadul. Kontribusi BUMD dalam mendongkrak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih sangat minim. “Bahkan PD Baramarta dan PD Pasar Bauntung Batuah keteteran mengejar target dividen daerah,” sebut dia.
Bahkan, masih ada BUMD yang tidak memberikan kontribusi sama sekali ke daerah lantaran laporannya terus merugi. “Justru BUMD tersebut menjadi beban daerah,” ucap dia.
Lebih lagi, soal pembangunan juga belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. “Usulan masyarakat melalui hasil reses anggota dewan yang kemudian menjadi pokok pikiran DPRD setempat juga sedikit terealisasikan oleh Pemkab Banjar selama ini,” ungkap mantan anggota Komisi 3 DPRD Banjar periode 2014-2019 ini.
Belum lagi, persoalan lain seperti peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Mulai dari pelaku usaha jasa konstruksi yang mengeluhkan tidak mendapatkan pekerjaan lantaran ada monopoli proyek yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat. Hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah juga kesulitan permodalan dan pemasaran yang seharusnya menajadi perhatian pemerintah setempat. “Mana peran pemerintah!. Ekonomi masyarakat selama lima tahun ini cenderung stagnan. Bahkan menurun drastis,” heran dia.
Ini nantinya, sambung dia, tentu akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kepala daerah yang baru menjabat usai gelaran Pilkada 2020. “Bupati dan Wakil Bupati Banjar yang baru akan dibebani untuk menyelesaikan masalah-masalah pemimpin periode sebelumnya, Khalilurrahman-Saidi Mansyur,” sesal dia.
Untuk itu, lanjut dia, masyarakat harus benar-benar jeli dalam memilih pemimpin kedepan pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Banjar Desember 2020 mendatang. “Jangan pilih pemimpin yang kepemimpinannya tidak terbukti,” himbau dia.
Tidak Transparan
Di tempat berbeda, praktisi hukum, Supiansyah Darham juga menilai kepemimpinan Khalilurrahman-Saidi Mansyur, Kabupaten Banjar masih belum sesuai harapan masyarakat.
“Kalaupun ada sektor yang mengalami kemajuan, itu pun merupakan program pemerintahan bupati dan wakil bupati sebelumnya yang programnya dilanjutkan,” ujar dia saat dikonfirmasi menjawab melalui aplikasi perpesanan instan WhatsApp, Minggu (18/10/2020).
Lebih lagi, banyak program tidak terlaksana secara maksimal. Salah satu indikatornya, anggaran yang kerap ada silva lantaran tidak terserap sepenuhnya melalui program. “Hal tersebut menjadi pemicu kepemimpinan Khalilurrahman-Saidi Mansyur belum sesuai harapan masyarakat,” jawab dia lagi.
Lebih parah, sambung dia, persoalan mutasi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga berujung pada hak angket di DPRD setempat. “Pasti lah ada yang tidak beres. Namun sangat disayangkan kinerja anggota dewan belum maksimal mengungkapnya,” jelas dia.
Menurut dia, hal tersebut juga gambaran dari sistem birokrasi diperiode Khalilurrahman-Saidi Mansyur belum mengarah pada birokrasi yang bersih dan transparan dalam kebijakan mutasi dan promosi jabatan ASN. “Tentu itu sangat memprihatinkan dan sangat jauh dari harapan masyarakat,” miris dia.
Bahkan, kata dia, Saidi Mansyur sebagai Wakil Bupati diperiode itu juga hanya berperan sebagai pengganti Bupati Khalilurrahman pada saat menghadiri acara-acara kedinasan.
“Saidi Mansyur juga diposisi Wakil Bupati Banjar tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan kebijakan. Hanya berperan mewakili Bupati dalam berbagai kegiatan,” tutup pengacara ini.
Penulis: M. Apriani
Editor: Pahala Simanjuntak
