ADVERTORIAL
Kabupaten Banjar, PONTAS,IDÂ – Pembakal se-Kabupaten Banjar mengikuti Penyuluhan dan Konsultasi Hukum Pertanahan, di Aula KH Kasyful Anwar Bincau Martapura, Senin (20/3/2023).
Kegiatan itu bagian dari implementasi dan pelaksanaan perjanjian kerja sama tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara pada bidang datun dan program jaga desa pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Banjar.
Pada acara itu juga diserahkan dua sertifikat aset milik Pemkab Banjar, masing-masing diserahkan Kepala Kantor Pertanahan dan Kajari kepada Bupati Banjar.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar Muhammad Bardan mengatakan, kegiatan pelaksanaan sangat terbantu dengan kesepakatan para pambakal serta dukungan dan komitmen bersama.
Ia berharap, pambakal yang baru dilantik segera menginventarisir permasalahan di desanya. Kemudian, menertibkan aset dengan mendata. Pasalnya, sangat mempengaruhi kinerja, karena tanpa administrasi yang tertib maka akan menimbulkan permasalahan kemudian hari.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Fredy Martin menjelaskan, penyuluhan pertanahan selalu disampaikan rutin. Paling penting menurutnya, di Kabupaten Banjar telah dicanangkan gerakan pemasangan patok tanda batas. Para pambakal bisa menyampaikan informasi kepada warganya karena permasalahan sengketa tanah merupakan permasalahan penting di masyarakat.
Sedangkan Bupati Banjar H Saidi Mansyur ketika membuka kegiatan meminta para peserta memanfaatkan kerja sama yang dilaksanakan dengan Kejari Kabupaten Banjar. Sehingga, mendapat solusi apabila ada permasalahan di desa yang berhubungan dengan perdata, Tata Usaha Negara dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya.
“Kemudian kepada semua pambakal dan perangkat desa untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksi serta berpegang pada perundang undangan terutama dalam bidang administrasi pertanahan,” pesan Saidi.
Penulis : Muhammad Amin
Editor: Fajar Virgyawan Cahya
