Mafia Sampah, DPRD Warning Anak Buah Anies

Jakarta, PONTAS.ID – Anggota komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengingatkan (warning) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menuntaskan kasus dugaan mafia sampah yang membuat anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi.

“Apapun bentuknya, segala penyimpangan harus diberantas!” tegas Pantas menjawab PONTAS.id, melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Selasa (28/4/2020).

Anggota Komisi D yang salah satunya membidangi masalah Lingkungan Hidup itu pun berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup.

“Secara teknis prosedural rapat dengan dinas terkait harus dilakukan. Tetapi yang terpenting harus didukung oleh data, fakta dan hasil rapat atau koordinasi tersebut, baru kemudian DPRD bersikap,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Tabrak Perda
Sebelumnya, itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, Slamet Riyadi membenarkan bahwa boks sampah yang dimaksud tersebut benar milik Dinas Lingkungan Hidup seperti yang terdapat di Taman palem, Jakarta Barat.

“Namanya tong dustbin dari Sudin LH yang dibagikan ke Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan. Lebih jelas coba tanyakan ke Kasatpel,” kata Slamet menjawab PONTAS.id, Selasa (7/4/2020).

Demikian halnya Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Lingkungan Hidup Kecamatan Cengkareng, Supriadi berjanji akan melakukan pengecekan ke lokasi boks sampah tersebut, “Nanti saya cek, saya masih baru menjabat di sini,” katanya singkat.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 30: “(1) Pengumpulan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung Jawab dan/atau pengelola kawasan bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan”

Kemudian,

Pasal 36: “(1) Pengangkutan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan”

Terancam Sanksi
Sementara itu, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Kasudin LH) Jakarta Utara, Haryadi membantah terkait dengan mafia sampah yang menyebabkan anjloknya pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi.

“Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara sudah mulai melakukan penataan terhadap pengelolaan sampah di kawasan dan di tempat-tempat usaha,” kata Haryadi menjawab PONTAS.id melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Sabtu (25/4/2020).

Hal ini disampaikan Haryadi menyusul banyaknya boks sampah (garbage bin) berkapasitas 660 liter milik Dinas Lingkungan Hidup ditempatkan di tempat-tempat usaha seperti di wilayah Kelapa gading Jakarta Utara.

Berbagai upaya yang dilakukan pihaknya kata haryadi dengan melakukan pembinaan kepada pengelola kawasan agar melakukan pengelolaan sampah secara mandiri, “Termasuk di dalamnya melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah,” ungkap Haryadi.

Haryadi mengatakan, dunia usaha dan pengelola kawasan komersil telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah. “Diarahkan untuk bekerja sama dengan penyedia jasa pengangkutan, dengan penekanan melakukan pengurangan sampah di sumbernya,” imbuhnya.

Tak hanya itu, dunia usaha dan pengelola kawasan komersil, bila penyedia jasa yang sudah berkontrak namun membuang sampahnya bukan di tempat pembuangan akhir (TPA) Bantar Gebang akan dikenakan sanksi tegas.

“Terancam sanksi denda administratif sebesar Rp.5 juta hingga Rp.10 juta sesuai Pasal 131 Perda DKI Jakarta Nomor 3/2013,” tandasnya.

Banjir Kritik
Sebagai informasi, pengadaan tempat sampah (garbage bin) kapasitas 660 liter itu sempat menuai polemik pada tahun 2018 silam. 2.640 unit tempat sampah itu diimpor dari Jerman dengan total anggaran Rp.9,5 miliar lebih.

Pembelian ini dimaksudkan agar pengelolaan sampah di Ibu Kota lebih modern seperti kota-kota maju di dunia, Langkah ini diambil agar Jakarta sejajar dengan kota-kota maju dunia dalam layanan pengelolaan sampah,” kata Isnawa Adji yang menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup ketika itu.

Menurut dia, pengadaan tempat sampah sudah diusulkan sejak 2016 saat Gubernur DKI masih dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Penulis: Rahmat Mauliadi/Edy Prayitno
Editor: Pahala Simanjuntak

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here