Boks Sampah di Kawasan Komersil, Kasudin LH Jaksel jadi Sorotan

Jakarta,PONTAS.ID – Dugaan penyelewengan retribusi sampah oleh mafia sampah di kawasan Jakarta selatan masih menjadi sorotan di masyarakat khususnya warga Jakarta Selatan.

Meski banyak mendapat sorotan dari masyarakat hingga anggota DPRD, namun Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan tak kunjung memindahkan boks sampah (dust bin) yang ada di kawasan komersil.

Pantauan PONTAS.id pada Selasa (28/4/2020) boks sampah di Jl Kemang raya, Jakarta Selatan masih berada di lokasi semula meski tidak terlihat ada pemukiman penduduk di lokasi tersebut.

Sayangnya, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, M. Amin belum memberikan tanggapan. Beberapa kali wartawan mencoba menemui M. Amin masih belum berhasil.

Bahkan pertanyaan serta nomor HP wartawan yang dititipkan kepada petugas keamanan di Kantor SudinLingkungan Hidup Jakarta Selatan juga tidak mendapat respon.

Mafia Sampah
Sebelumnya, Anggota komisi D DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menuntaskan kasus dugaan mafia sampah yang membuat anjloknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi.

“Apapun bentuknya, segala penyimpangan harus diberantas!” tegas Pantas menjawab PONTAS.id, melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Selasa (28/4/2020).

Anggota Komisi D yang salah satunya membidangi masalah Lingkungan Hidup itu pun berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup.

“Secara teknis prosedural rapat dengan dinas terkait harus dilakukan. Tetapi yang terpenting harus didukung oleh data, fakta dan hasil rapat atau koordinasi tersebut. Baru kemudian DPRD bersikap,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 30: “(1) Pengumpulan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung Jawab dan/atau pengelola kawasan bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan”

Kemudian,

Pasal 36: “(1) Pengangkutan sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R kawasan menjadi kewajiban penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan”

Penulis: Yos Casa Nova F/Edi Prayitno
Editor: Pahala Simanjuntak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here