Jakarta, PONTAS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk tidak gegabah dalam mengkaji tarif pipa transmisi gas bumi.
Langkah dari BPH Migas dinilai bakal mengancam pembangunan infrastruktur gas dan kepastian investasi di sektor hilir migas.
“Sebagai lembaga independen yang langsung dibawah Presiden, BPH jangan ikut arus. Hanya karena ada tekanan untuk menurunkan harga gas industri, BPH ikut latah mau menurunkan tarif pipa transmisi,” terang Andre, Rabu (10/3/2020).
Andre mengkritik, langkah-langkah yang dilakukan BPH Migas dengan melakukan jajak pendapat untuk meninjau tarif sejumlah pipa transmisi. Andre bilang, dalam jajak pendapat itu BPH Migas seperti menggiring opini agar tarif diturunkan.
“Yang dilakukan BPH dengan jajak pendapatnya menggiring opini agar tarif diturunkan. Ini menunjukkan BPH tidak profesional dan jauh dari kata independen,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa, mengatakan, jajak pendapat dilaksanakan untuk menyerap masukan dan pendapat para stakeholder sebagai bagian dari mekanisme review tarif. Diharapkan melalui kegiatan itu dapat diperoleh keputusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak.
“Setelah tahapan public hearing, BPH Migas akan melaksanakan sidang komite secara independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas review tarif pengangkutan. Keputusan kami tetap mempertimbangkan 3 pilar kepentingan, yakni pemerintah, badan usaha transporter dan badan usaha shipper/end user,” beber Fanshurullah di Jakarta, Senin (2/3/2020).
Dengan kondisi di mana jaringan transmisi gas yang akan di-review tarifnya itu hingga kini belum mencapai tahap keekonomian. Legislator dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berpendapat bahwa agak aneh jika BPH Migas membangun skenario pokoknya tarif harus turun.
“Ini berbahaya buat bisnis hilir migas. Janganlah kepentingan banyak pelaku industri diberbagai daerah akan infrastruktur gas dikalahkan dengan tekanan pelaku industri tertentu, keekonomian belum tercapai kok malah mau diturunkan. Kalau begini polanya, ke depan ga akan ada yang mau bangun pipa transmisi lagi,” lanjut Andre yang juga Anggota Panitia Kerja (Panja) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Energi Komisi VI DPR RI.
“Apabila atas kebijakan yang diambil membuat BUMN merugi kedepannya, maka saya akan kejar pertanggungjawaban BPH Migas. Saya kira cukup Jiwasraya yang menjadi korban salah kelola dan tidak untuk BUMN-BUMN lainnya” papar Andre.
Penulis: Riana
Editor: Luki H
