Jakarta, PONTAS.ID – Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan akan memperbaiki hubungan antara kementeriannya dengan DPR yang sempat renggang pada masa Rini Soemarno. Erick berencana menemui para anggota Komisi VI DPR dalam waktu dekat.
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, pihaknya masih juga menunggu undangan pertemuan dari Komisi VI DPR.
“Pasti kami akan datang kalau diundang DPR. Saat ini belum ada (undangan pertemuan dari Komisi VI), kami masih tunggu,” ungkap Arya di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Menurut Arya, ada banyak masalah yang perlu segera dibicarakan oleh Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR.
Pembicaraan tersebut, khususnya menyangkut upaya pembenahan yang tengah dilakukan Erick di kementerian dan perusahaan pelat merah.
“Tapi ya kenalan dulu lah, kan sudah lama tidak, kangen-kangenan dulu,” katanya.
Lebih lanjut, Arya meyakini hubungan kementerian dengan dewan legislatif akan lebih baik ke depan. Hubungan Kementerian BUMN dengan Komisi VI DPR sempat renggang pada masa Rini Soemarno.
Kerenggangan dipicu oleh perpanjangan Kontrak JICT kepada Hutchison Port Holdings pada 2014 lalu. Keputusan itu dinilai telah melanggar UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran lantaran mengabaikan otoritas pemerintah, yakni Menteri Perhubungan (Menhub), sebagai regulator di pelabuhan.
Atas masalah tersebut, Komisi VI DPR bahkan sempat mengeluarkan surat edaran yang melarang Rini hadir di gedung komisi dalam rapat pemerintah bersama legislatif. Hubungan yang kurang harmonis itu terjadi sepanjang pemerintahan Kabinet Kerja.
Penulis: Luki Herdian
Editor: Pahala Simanjuntak