Jakarta, PONTAS.ID – Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) dalam mengembangkan empat kawasan wisata yang masuk kategori super prioritas.
Hal tersebut disampaikan oleh Triawan, usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan 4 Kawasan Pariwisata Super Prioritas, yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim), Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan ’10 Bali Baru’ alias destinasi prioritas. Dari ’10 Bali Baru’ tersebut ada 4 destinasi yang disebut ‘super prioritas’, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, dan Danau Toba.
Triawan menjelaskan, sebenarnya terdapat beberapa poin yang dibahas di dalam rakor tersebut. Namun poin utamanya yakni seputar hambatan percepatan pembangunan empat destinasi wisata tersebut.
“Tadi banyak permasalahan yang sifatnya birokratis harus dibereskan. Supaya make sure jangan mundur-mundur,” kata Triawan.
Masalah pertama yang dibahas yakni terkait dengan ketersediaan lahan untuk pengembangan kawasan wisata. Dia menuturkan, bahwa pengembangan kawasan wisata membutuhkan tambahan lahan.
Penambahan lahan untuk pengembangan kawasan, lanjut Triawan, akan menyasar kawasan hutan yang berada dalam kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih lanjut dengan KLHK terkait pembebasan lahan tersebut.
“Ya antar kelembagaan. Misalnya diperlukan lahan, yang punya KLHK, kan setiap lahan yang digunakan harus ada penggantinya kan. Nah itu mungkin tidak ada diskresi dari menteri bahwa lahan hutan bisa diubah penggunaannya sehingga tidak perlu ada penggantian. Tapi itu masih masih dibicarakan,” ujarnya.
Masalah berikut yang juga menghambat percepatan pembangunan yakni ketersediaan dana.
“Nah itu anggaran, kalau belom dianggarkan tahun ini, bagaimana? Kan tidak bisa,” imbuh dia.
Selain itu, belum adanya master plan pengembangan kawasan wisata juga menjadi hambatan. Master plan kawasan wisata seharusnya dibuat oleh otoritas pengelola kawasan untuk kemudian diajukan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
“Terus masalah masterplan. Investor akan masuk kalau masterplan sudah ada dan mereka akan masuk kalau status tanah sudah beres. Masing-masing badan otoritas. Kan udah ada badan otorita masing-masing. Mereka laporan ke Kemenpar. Kalau Kemenpar belum anggarkan ya tidak bisa,” katanya.
Target 2 Tahun
Karena itu, kata dia, pertemuan antara stakeholder pariwisata terkait, harus lebih intens agar dapat ditemukan opsi-opsi guna mengatasi berbagai persoalan tersebut.
“Harus ada lagi (rapat lanjutan). Pak Luhut (Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim) sudah gemas. Kita sudah ketinggalan, kita harus cepat, butuh percepatan makanya namanya super prioritas,” ujar dia.
Lebih lanjut Triawan mengatakan, bahwa jika proses percepatan proyek berjalan lancar, maka pembangunan kawasan dapat selesai dalam waktu dua tahun.
“Dua tahun. Kalau percepatannya jalan. Kan makan waktu. Walaupun sekarang mereka tetap jalan ya,” tuturnya.
Dia mengakui bahwa mengembangkan pariwisata di keempat destinasi tersebut memang membutuhkan upaya lebih. Berbeda dengan pengembangan pariwisata di Bali, keempat destinasi ini memang menuntut usaha ekstra dari pemerintah.
“Bali mah organik. Ini bukan organik tapi butuh percepatan makanya disebutnya super prioritas. Jadi semua harus dipercepat, harus ada diskresi-diskresi tidak bisa nunggu ini itu,” kata dia.
Permasalahan-permasalahan ini, tambah Triawan, rata-rata merupakan tantangan di keempat kawasan pariwisata tersebut. Oleh karena itu, pembahasan dan kerja sama lintas sektoral amat diperlukan.
“Ya Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Toba. Sama merata kok masalahnya. Jadi memang bisa diselesaikan, tapi harus sering-sering ketemu,” tandasnya.
Penulis: Risman Septian
Editor: Stevanny
